Jakarta, Gatra.com - Ribuan petani berkumpul di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

"Izin kami belum diakui oleh Perhutani. Kami dianggap masih ilegal. Petani kami yang punya lahan tidak bisa bekerja. Kami harap teman kami di Kementerian, di Kepolisian, bisa turun ke bawah untuk menyelesaikan. Secepatnya segera diselesaikan. Yang penting hutan kami subur. Kami tidak ada niat berbuat anarkis," teriak seorang demonstran menggunakan pengeras suara di Jakarta, Kamis (10/10).

Berdasarkan pantauan Gatra.com, massa aksi telah berkumpul sejak pukul 09.35 WIB, tepatnya di depan Gedung Kementerian Pariwisata, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Beberapa orang yang merupakan petani bahkan mengaku mulai datang sejak pukul 03.00 WIB.

Baca Juga: KLHK: BPDLH Akan Fokus Pada Regulasi Tata Kelola Lingkungan

Ditemui saat aksi berlangsung, Deputi Kebijakan Hukum Advokasi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia, Carkaya mengatakan bahwa sebagian dari kelompok telah mendatangi istana. Mereka menemui Presiden Jokowi untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.

"Kita menunggu hasil dari mereka. Ketika hasilnya mengecewakan kita menginap di sini selama satu minggu. Bila perlu seminggu kita nginep di sini pasang tenda," ucapnya.

Menurut Carkaya, ada banyak petani yang berasal dari daerah Indramayu, Grobogan, dan Malang mengalami intimidasi dan tindak kriminal dari oknum aparat pemerintah daerah karena tak memegang IPHPS. Para petani menuntut adanya kepastian hukum dalam pengolahan lahan supaya aktivitasnya di hutan tak lagi dianggap ilegal.

"Kita menuntut presiden, ya minimal ada statement baik sama kita," tuturnya.