Home Hukum Petani-Gubernur Sumsel Rembuk Konflik Agraria

Petani-Gubernur Sumsel Rembuk Konflik Agraria

 

Palembang, Gatra.com – Para petani dari kabupaten/kota yang berkonflik menggelar rembuk bersama dengan Gubernur Sumsel, Herman Deru atas permasalahan agraria dalam Festival Sedekah Rame, Selasa (15/10).

Dalam kegiatan rembuk yang difasilitasi Wahana Lingkungan Hidup Indoesia (Walhi) Sumsel ini, petani memiliki kesempatan menyampaikan permasalahan terkait perkebunanan, tanah dan konflik lainnya kepada pemerintah. Menariknya, kegiatan yang dilakukan bersama petani dari berbagai kabupaten/kota di Sumsel ini berlangung dalam kondisi Kota Palembang yang diselimuti asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa daerah di Sumsel.

“Kegiatan ini rutin kita lakukan setiap tahun. Kita sengaj menghadirkan Gubernur Sumsel, Herman Deru agar masyarakat bisa menyampakan permasalahan yang dalami di daerah masing-masing secara langsung kepada pemerintah,” ungkap Direktur Walhi Sumsel, Muhammad Hairul Sobri usai kegiatan Berasan Kate untuk memperingati Hari Tani Nasional dan Hari Pangan Se-Dunia 2019.

Dijelaskannya, memberikan penyataan langsung kepada pemerintah yang memliki kewenangan dalam memberikan kebijakan di Sumsel kepada petani akan sangat baik dilakukan, sebab petani bia mengetahui lansung apa jawaban dan solusi yang diberikan pemerintah.

“Mereka sampaikan langsung kepada pemerintah dalam hal ini gubernur. Harapan kita kasus agrarian di Sumsel bisa teratasi sehingga Sumsel bisa mewujudkan kedaulatan pangan lokal,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, para petani berkonflik itupun menyerahkan maklumat kepada Gubernur Sumsel, Herman Deru. Dikatakan Herman Deru, ia akan melakukan tindakan cepat menemukan solusi dari sejumlah permasalahan yang disampaikan petani. “Kita mendengarkan keluhan masyarakat. Semua masalah yang disampaikan langsung kita tindaklanjuti, besok dinas terkait akan langsung terjun ke lapangan untuk melakukan verifikasi permasalahannya,” ucapnya.

Selain itu, terkait kasus izin peruhasaan yang mengalami konflik dengan masyarakat setempat, Deru mengaku akan melakukan upaya penyelesaian untuk menemukan keputusan yang adil terkait penggunaan lahan konflik. “Kita lihat dulu, kalau memang ada izin dan ternyata digunakan tidak sesuai dengan izin tentu akan kita tindak tegas. Bisa saja kita akan cabut izinnya jika melanggar,” tegasnya.

 

 

Reporter: Karerek

 

189