Ambon, Gatra.com- Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku meminta Inpex, untuk menyampaikan Plan of Development (PoD) atau rencana pengembangan Blok Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno kepada wartawan usai membuka Workshop Hulu Migas yang diselenggarakan SKK Migas di Santika Premier Hotel, Kota Ambon, Maluku, Kamis (31/10/2019).

Menurutnya, sejak PoD ditandatangani Mantan Menteri ESDM Iqnasius Jonan pada bulan Juli 2019 lalu, hingga kini Inpex belum menyampaikam kepada Pemda Maluku.

Orno mengaku, PoD tersebut diminta agar Pemda dapat menyusun rencana kerja ke depan. Selain program hulunya, tapi juga hilirnya yang paling penting.

Program hilir pengembangan blok masela, kata Orno penting untuk memberdayakan masyarakat kecil di berbagai sektor jasa seperti parawisata dan lain sebagainya.

Dia menambahkan, jika rencana pengembangan blok abadi masela tidak disampaikan, maka akan merugikan Pemda Maluku maupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

"Seakan-akan kita dijebak, karena Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2016 ada batas waktu, jadi harus minta itu, supaya kita membuat rencana kerja kita," kesalnya.

Mantan Bupati Maluku Barat Daya itu mengatakan rencana pengembangan blok masela perlu diterima Pemda Maluku agar dapat menyusun rencana kerja ke depan.

"Supaya ketika bertemu Presiden, dan beliau menanyakan mana rencana kerja, kita bisa meyerahkannya, jadi tidak datang dengan tangan kosong," tandasnya.