Batam, Gatra.com - Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Purwiyanto menjelaskan bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh BP Batam saat ini, adalah salah satu solusi menjawab tantangan yang timbul akibat kebijakan baru bagi pengembangan Batam.
Menurutnya pengembangan SDM ini juga sangat diperlukan, dalam menjalankan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai dengan permintaan Pemerintah Pusat. “Batam mempunyai kelebihan dari struktur Geografis. Sebagai contoh, demand pelabuhan di Batam sangat tinggi, namun tidak dibarengi dengan SDM yang mumpuni. Jadi afirmasi dan anggaran Pemerintah yang kuat harus dibarengi dengan SDM yang kuat kami,” katanya, pada Gatra.com, Selasa (19/11) di Batam.
Dalam kesempatan tersebut, Purwiyanto juga menjelaskan beberapa sektor yang menjadi fokus pengembangan Batam seperti Manufaktur, jasa, logistik dan pariwisata akan menjadi fokus pengembangan Batam pada tahun 2020—2024. Untuk itu, memiliki pendidikan vokasi yang kredibel guna memperkuat produktifitas masyarakat Batam menjadi prioritas
“Untuk mendukung keempat sektor tersebut, banyak hal yang harus kita perhatikan. Beberapa di antaranya adalah peningkatan pelayanan IT di Batam, percepatan realisasi investasi, harmonisasi peraturan antar lembaga dan peningkatan infrastruktur logistik,” ucapnya.
Solusi ini, kata Purwiyanto, telah diutarakannya, sebagai pokok pikiran dalam pertemuan bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Senin (18/11) di Jakarta Pusat. Untuk itu, BP Batam ingin memiliki pendidikan vokasi yang kredibel guna memperkuat produktifitas SDM.
Sementara tanggapan, Ketua Komite I DPD RI, sangat memberikan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan pengelolaan Batam. Karena telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas agar jauh lebih baik.
Selain itu, DPD RI, kata Purwiyanto akan meminta Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan permasalahan di Batam, seperti tingkat pengangguran yang masih tinggi, harmonisasi regulasi perizinan usaha, dan peningkatan infrastruktur. “Hal itu, untuk menunjang percepatan pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam. Dalam hal ini, DPD RI yang membidangi urusan tersebut juga mengagendakan untuk melakukan kunjungan kerja ke Batam pada awal Desember mendatang,” ujarnya.
