Jakarta, Gatra.com - Wacana tata kelola guru yang akan dikembalikan ke pusat ramai diperbincangkan. 

Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menjelaskan pendidikan memang merupakan masalah yang masih tumpang tindih hingga saat ini. Pembagiannya memang oleh pemerintah daerah, namun tak secara signifikan tata kelola guru tertata dengan baik.

"Dengan akan dipindahkannya urusan guru ke pusat, saya mendukung, karena sebenarnya kebijakan ini masih bisa diakomodir oleh UU tersebut. Daerah bisa berfokus pada manajemen infrastruktur pendidikan dan kurikulum lokal," kata Hetifah di Jakarta, Selasa (17/12).

"Untuk masalah guru, saat ini dengan pengelolaan di tingkat daerah banyak sekali masalahnya, mulai dari ketidakmerataan distribusi, kualitas, juga masalah honor," katanya.

Politisi partai Golkar ini berharap, jika wacana ini dapat terealisasi maka, akan terjadi pemusatan yang dapat memperlancar sistem administrasi dan birokrasi yang tidak terlalu banyak.

"Pemusatan pengelolaan guru juga mengurangi adanya kemungkinan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam proses perekrutan, serta dapat lebih mengontrol kualitas guru," ujarnya.