Jakarta, Gatra.com- Anggota DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati menyebut, kasus fraud atau pola kecurangan harus diungkap, termasuk manajer investasi.

Menurutnya, saat ini Otoritas Jasa Keuangan terlihat lemah. Efeknya, kasus Jiwasraya semakin membesar dan menimbulkan kerugian besar.

"[Terdapat] kelemahan tata kelola. [Sebanyak] 5,2 juta jiwa dari masyarakat menengah ke bawah [menjadi korban]. Jiwasraya harus memprioritaskan hal tersebut," tuturnya dalam rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Selain itu, rencana penyuntikan dana dari pemerintah dinilai tidak akan menutup kerugian Jiwasraya. Malahan, bail out akan menjadi beban negara.

Sebagai informasi, di kuartal ketiga 2019, nilai utang Jiwasraya Rp49 triliun, asetnya Rp25 triliun dan defisit sejumlah Rp24 triliun.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan pada 2016 dan investigasi pendahuluan pada 2018 terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Kita lakukan entry meeting. Kemarin entry meeting. Konstruksi dan hal-hal tindak lanjut. Audit disampaikan, telah terindentifikasi pencekalan ke luar negeri,"kata Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, di Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Menurutnya, penempatan saham yang dilakukan Jiwasraya kurang baik. Menindaklanjuti investigasi 2018, penyimpangan berindikasi fraud.

"BPK sedang pemeriksaan investigasi dan menindaklanjuti investigasi pendahuluan. Kondisi kita, pilihan kebijakan harus hati-hati. Risiko sistemik. Masalah akan kita ungkap. Mereka yang bertanggung jawab akan diidentifikasi,"tuturnya.