Bandung Barat, Gatra.com - Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna menolak rencana pemerintah pusat mengubah pola penyaluran subsidi LPG 3 kilogram dari terbuka menjadi tertutup. Pasalnya, jika mekanisme tertutup diterapkan, bakal membuat harga LPG 3 Kg yang sering disebut gas melonini lebih mahal.
Perubahan skema tersebut membuat subsidi dialihkan kepada penerima, bukan komoditas LPG 3 Kg. Maka, pemerintah akan menyalurkan subsidi dalam bentuk dana tunai yang ditransfer ke rekening masyarakat yang sudah didaftar.
"Kalau diganti lagi dengan uang, uangnya habis lagi dipakai beli gas. Karena kalau dicabut berarti harganya jadinya mahal. Lebih baik, kalau masyarakat sudah nyaman seperti ini, ya gak usah diganti lah," kata Aa Umbara saat ditemui Gatra.com, Senin (20/1).
Aa Umbara khawatir jika rencana tersebut diterapkan, masyarakat miskin di Bandung Barat akan sulit mendapatkan gas. "Masyarakat miskin di kita (KBB) dan Indonesia kan masih banyak. Kalau saya tidak setuju dengan rencana itu," paparnya.
Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengubah pola penyaluran subsidi LPG 3 kilogram dari yang saat ini dilakukan secara terbuka menjadi tertutup. Dengan perubahan skema tersebut, nantinya hanya masyarakat miskin terdaftar saja yang bisa mendapatkan subsidi. Selain itu, mereka yang terdaftar akan diberikan subsidi berbentuk dana tunai yang ditransfer ke rekening masyarakat yang sudah didaftar.
