Jambi, Gatra.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi terkesan gamang menyikapi pelonggaran transportasi udara yang dilakukan pemerintah pusat saat kurva pandemi Covid-19 terus meningkat di Provinsi Jambi.
Padahal sebelumnya, dengan larangan penerbangan yang dilakukan, angka masyarakat Provinsi Jambi yang terpapar Covid-19 masih terbilang tinggi.
"Kita ikuti seperti apa pemerintah pusat. Tapi di sana masih terjadi perdebatan, kepala BNPB tidak setuju dibuka sementara Menhub setuju dibuka. Jadi biarlah diselesaikan oleh mereka," kata Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto kepada Gatra.com, Selasa (12/5).
Edi Purwanto yang juga Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi ini menjelaskan, menurutnya hematnya, kebijakan pelonggaran transportasi udara dapat dilakukan tanpa tergesa-gesa.
"Nanti dulu deh, apalagi jumlah positif Covid-19 kita tinggi, muncul juga isu-isu beberapa kelompok akademisi mendorong PSBB, itu juga perlu dicermati. Masak kita mau dorong PSBB, pesawat sudah mulai masuk. Jadi repot," ujarnya.
Dilanjutkannya, hal ini nantinya juga akan menjadi bahasan seperti apa persoalan ini di gugus tugas Covid-19.
"Pesawat nanti dulu, karena kalau pesawat dibuka orang pasti pulang mudik. Kenapa tidak pulang, karena tidak ada pesawatnya, kan dulu sudah diatur darat, laut, udara tidak boleh jelang lebaran. Lalu kenapa tiba-tiba boleh. Bereskan dulu di pemerintah pusat jangan miss interpretasi seperti itu," tegasnya.
Edi menambahkan, sebagai penyelenggara negara di daerah, pihaknya tidak bisa menolak jika pemerintah pusat memperbolehkan transportasi udara dibuka kembali.
"Intinya mau tidak mau, kita sebagai penyelenggara negara di daerah. Mau tidak mau kalau regulasinya mengatakan boleh, ya tidak ada alasan bagi kita untuk menolak," ucapnya.
