Karanganyar, Gatra.com - Sekitar 30 obyek wisata di Kabupaten Karanganyar dicek kesiapannya menerapkan protokol kesehatan jelang kembali beroperasi. Secara simultan, Pemkab Karanganyar juga menyiapkan aturan baku penyelenggaraan perhelatan.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Karanganyar di rumah dinas bupati, Rabu (10/6). Ketua Tim Gugus Tugas, Juliyatmono yang juga selaku bupati Karanganyar menginstruksi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menyurvei seluruh obyek wisata. Penerapan protokol kesehatan menjadi syarat mutlak pemilik usaha wisata dalam seluruh kegiatannya. Sanksi bakal dijatuhkan apabila melanggar.

“Jika melanggar, diskrorsing satu dua hari tidak boleh buka. Pelanggaran itu seperti tidak mengenakan masker, tak ada sarana cuci tangan pakai sabun dan mengabaikan jaga jarak,” jelasnya.

Manajemen tempat wisata juga disarankan mendistribusikan tugas khusus itu ke semua bagiannya. Ia mengakui hal itu tidaklah mudah. Namun bukan mustahil diterapkan.

Terkait penyelenggaraan event, ia akan menyusun tatanan baru bagi pemasangan dekorasi, riasan, sound system, pengelola event dan sebagainya.

Kapolres Karanganyar AKBP Leganek Mawardi menyarankan pemenuhan disiplin kesehatan sebelum mulai menjalankan aktivitas berisiko penularan Covid-19. Untuk hajatan saja, ia hanya membolehkan didatangi maksimal 30 undangan.

“Karanganyar memang masuk zona kuning. Artinya tidak sebahaya zona merah. Namun ada potensi rawan yang harus disikapi secara bijak. Tidak masalah kalau buka tutup area dengan menyesuaikan kondisi,” katanya.

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Titis Sri Jawoto mengatakan penyisiran ke 30-an obyek wisata dilakukannya mulai awal pekan ini. Di tempat usaha pariwisata, ia membagikan tutorial new normal pada penyelenggaraan usaha tersebut dalam bentuk video berdurasi pendek.

“Para pengusaha sedang menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan dalam dua sampai tiga hari ini. Kami menyarankan semua transaksi nontunai. Namun bila terpaksa tunai, disarankan memasukkan uang ke amplop. Ongkos layanan dibulatkan supaya tidak banyak menyiapkan uang receh untuk kembalian. Para pegawai menggunakan APBD dan alat bekerja pribadi,” katanya.