Jakarta, Gatra.com- Covid-19 menimbulkan beberapa persoalan mulai dari banyaknya pengangguran, kredit macet yang semakin besar, dan perusahaan bangkrut. Untuk mengatasi persoalan ekonomi, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sengaja dilonggarkan. Pemerintah pun berupaya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Namun, apakah cara ini efektif memulihkan kondisi ekonomi Indonesia?

Ketua Yayasan Indonesia Institute for Public Governance (IIPG), Sigit Pramono menuturkan, sebaiknya pemerintah memberikan kail, bukan ikan. Di negara lain, umumnya pemerintah memberikan kredit bagi pelaku UMKM, sehingga mereka memiliki pekerjaan tetap. Tidak dengan cara hanya memberikan bantuan sosial saja.

“Menjadi gambaran lagi, masih banyak yang perlu kita lakukan. Pertama, apa yang menimbulkan spiral mouth? Tampaknya masyarakat belum siap menghadapi PSBB. Kemudian, kita menghadapi second wave. Masyarakat tidak tinggal diam,” katanya dalam Webinar berjudul “Strategi Penanganan Pandemi Covid-19 melalui Kolaborasi Gotong Royong Pemerintah dan Masyarakat”, Senin (15/6).

Menurutnya, kemampuan pemerintah secara birokrasi dan keuangan sangat terbatas. Untuk menjadi bangsa yang kuat, tidak hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus berjuang untuk menghindari lingkaran setan dari sisi kesehatan dan ekonomi. Apabila tidak teratasi, dikhawatirkan berujung munculnya depresi dan kerusuhan.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Eko Prasojo mengatakan, peran masyarakat dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 dan keterpurukan ekonomi menjadi penting. “Representasi individu masyarakat, outcome terjadinya perbaikan akses dan pasar yang berkeadilan. [Selain itu] mengenai penguatan lembaga dan kebebasan masyarakat yang demokratis,” tuturnya.

Langkah pemerintah membantu masyarakat melalui pemberian subsidi disinyalir menuai persoalan. Eko memaparkan, terjadi cheos dalam penanganan bantuan Covid-19. Selain budaya complient yang masih rendah, budaya masyarakat juga masih rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antarlembaga.

“Gotong royong memperkuat masyarakat. Pemerintah yang desentralistrik, sebagian urusan sudah didistribusikan pemerintah daerah untuk menghadapi fenomena global. Masyarakat itu diperlukan, local wisdom, local innovation,” ujarnya.

Untuk menyinergikan penanganan Covid-19, terdapat tiga aspek. Poin pertama yang perlu diperhatikan yakni menyinkronkan regulasi dalam manajemen krisis kesehatan, penanganan kedaruratan nasional dan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berkoordinasi lebih baik terutama menyangkut kapabilitas birokrasi dan kepemimpinan. Ketiga, meningkatkan kepercayaan publik dan kesadaran.