Palembang, Gatra.com - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengisiasikan program penyebarluasan informasi melalui dialog virtual dengan live podcast bertajuk Cerita Informasi Seputaran OKI atau dikenal Cindo.
Dialog virtual itu disiarkan secara langsung melalui berbagai kanal resmi media sosial seperti Facebook, Instagram dan kanal Youtube milik Diskominfo OKI. Pada edisi perdana, Cindo mengangkat tema pengawalan dan pengawasan Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Refocusing Dana Covid-19 dengan menghadirkan narasumber Inspektur Kabupaten OKI, Syarifudin.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI, Alexsander Bustomi yang membawakan langsung dialog virtual itu mengatakan Cindo merupakan sarana informasi pemerintah Kabupaten OKI melalui berbagai platform media sosial guna memberikan informasi dan isu terkini kepada masyarakat OKI dan sekitarnya. “Program ini kami inisiasi sebagai ruang informasi antara pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan media sosial” ungkap Alex, Selasa, (16/6) kemarin.
Terkait percepatan penangan Covid-19, ia mengatakan Bantuan Sosial dan Penggunaan Dana Covid menjadi sorotan publik karena itu butuh keterlibatan semua pihak. “Bukan hanya pemerintah, tapi butuh keterlibatan semua pihak, agar tepat sasaran,” sambung Alex.
baca juga :https://www.gatra.com/detail/news/446646/ekonomi/oki-diproyeksi-menjadi-kawasan-ekonomi-baru
Inspektur Kabupaten OKI, Syarifuddin mengungkap terkait kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19, pihaknya meminta agar dana refocusing dan bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat dapat dikawal secara bersama. Wabah Covid-19 telah mengelompokkan masyarakat OKI pada beberapa klaster seperti rentan miskin hingga miskin.
“Terjadi penurunan klaster dari dulunya sejahtera, pra sejahtera menjadi rentan miskin bahkan berada di bawah garis kemiskinan. Untuk itu, pemerintah harus hadir tidak hanya menanggulangi dampak kesehatan tapi juga jaring pengaman sosial sebagai dampak ekonominya,” ungkapnya.
Pengawasan dilakukan aparat pengawas internal maupun APH dengan pendampingan agar tidak terjadi keraguan dari pengguan anggaran apalagi terjadi penyelewenangan. “Kami berkordinasi dengan BPKP baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan Bansos dan Dana Covid-19. Saya wanti-wanti kepada kepala desa, dan pengguna anggaran, agar setepat mungkin dalam merealisasikan dana covid 19. Pengawasan kita melekat, mulai dari pusat hingga daerah juga peran serta lembaga sosial masyarakat maupun media massa turut mengawasinya” ungkap dia.
