Bandung, Gatra.com - Kabupaten Bandung Barat (KBB) kini berusia 13 tahun tepat pada tanggal 19 Juni 2020. Di usianya yang tak lagi muda, KBB masih memiliki sejumlah pekerja rumah yang mesti terus dibenahi, salah satunya mengenai manajemen pemerintahan.
Tokoh masyarakat yang juga menjadi salah satu pelopor pemekaran daerah otonomi baru (DOB) KBB, Djamu Kertabudi mengatakan semangat awal pemekaran KBB adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, 13 tahun memisahkan diri dari Kabupaten Bandung, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih cukup tertatih-tatih.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, dari 1.683.711 jiwa jumlah penduduk KBB, sebanyak 169.000 jiwa masuk dalam kategori miskin atau 10 persen dari jumlah penduduk.
"Lahirnya UU No.12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan KBB itu melalui perjuangan berat para tokoh dengan motif satu tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tapi upaya meningkatkan kesejahteraan berjalan cukup tertatih-tatih," kata Djamu saat dihubungi, Jumat (19/6).
Menurut Djamu, kunci utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah memperbaiki pola kepemimpinan dan manajemen pemerintahan. Ia menilai efisiensi dan efektivitas pemerintahan belum berjalan sebagaimana mestinya.
"Diawal pada periode pertama pemerintahan mengalami penilaian kasta terendah menyandang Disclaimer Of Opinion sebagai hasil pemeriksaan BPK selama tiga tahun berturut-turut. Kemudian periode selanjutnya hasil pemeriksaan BPK hanya naik satu tingkat meraih WDP (Wajar Dengan Pengecualian)," tambahnya.
Kondisi itu, berbanding terbalik dengan daerah lain di Jabar yang sebagain besar meraih kasta tertinggi yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), termasuk Kab. Pangandaran sebagai DOB termuda.
"Saya katakan persoalan yang terjadi seperti ini, karena faktor Kepemimpinan dan manajemen Pemerintahan yang relatif masih lemah. Sehingga efisiensi dan efektivitas pemerintahan belum berjalan sebagaimana mestinya," ucapnya.
Pria yang juga mantan Kabag Otonomi Daerah, Setda Kabupaten Bandung itu menilai kehadiran DPRD KBB juga belum cukup mengambil peran dalam mendorong aspirasi masyarakat. Hal itu tentu menjadi tantangan kemajuan Bandung Barat.
"Saya melihat belum ada inisiatif dari DPRD untuk merumuskan konsep baru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini pembentukan Perda pun selalu didominasi ajuan dari Pemda, belum ada inisiatif khusus dari DPRD," pungkasnya.
