Jakarta, Gatra.com - Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) dinilai masih lemah dalam mengawasi pertambangan ilegal. Menurut Anggota Ombudsman RI, Laode Ida, penyebabnya pemerintah dengan aparat tidak terintegrasi satu sama lain saat melakukan pengawasan.

"Kegiatan pertambangan ilegal sulit diawasi karena sistem pengawasan yang tidak terhubung," kata Laode saat konfrensi pers virtual 'Hasil Kajian Sistemik Pencegahan dan Penertiban Pertambangan Ilegal' di Jakarta, Rabu (15/7). 

Laode pun membeberkan temuan pihaknya di kawasan Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara bahwa ada perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tetap beroperasi meski berstatus non-Clean and Clear (CnC). Atas dasar itu, Ombudsman menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membentuk tim pencegahan dan penegakan hukum pertambangan ilegal yang terintegrasi di tingkat pusat dan daerah. 

"Dirasa perlu membentuk tim terpadu dalam rangka melakukan pengawasan secara terintegrasi," ujar Laode. 

Nantinya, lanjut dia, tim tersebut bertugas melakukan menyusun perangkat pengawasan aktivitas pertambangan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, menyusun langkah penanganan aktivitas pertambangan ilegal serta langkah penegakan hukum. 

Dia mengusulkan, tim ini dikoordinasikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dan beranggotakan unsur Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kepolisian RI. 

Dia berharap, penataan pertambangan ini dapat memenuhi hak rakyat lokal untuk menambang. Selain itu, diperlukan juga penyederhanaan regulasi agar masyarakat semakin mudah untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR). 

"Adanya legalisasi akan membuat masyarakat memiliki kepastian dalam usaha serta berkontribusi terhadap pendapatan negara dan penyerapan tenaga kerja," kata Laode.