Jakarta, Gatra.com - Dosen Ilmu Politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Dr. Fitriyah, berpendapat bahwa sentralisasi penentuan calon kepala daerah dan anggota DPRD membuat tujuan otonomi daerah masih jauh panggang daripada api.

Fitriyah saat menjadi pembicara dalam acara LP3ES bertajuk "Modernisasi Fungsi Partai Politik untuk Pembangunan Politik Daerah" secara virtual pada Jumat (21/8), menilai, penentuan tersebut tersentralisasi di DPP partai politik.

Selain itu, lanjut Fitriyah, DPP partai politik (parpol) pun lebih mengedepankan isu nasional ?ketimbang lokal karena digunakannya pendekatan pemilu nasional.

"Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat tidak mudah diwujudkan," ujarnya.

Menurutnya, ini merupakan sebuah paradoks. Pasalnya, tujuan desentralisasi atau otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan melalui pemerintah daerah yang sebelumnya tidak tidak maksimal karena sentralisasi.

"Dia memperhatikan isu publik, kemudian diangkat sebagai platform partai yang ditawarkan dalam pemilu dan direalisasi ketika dia menjadi partai pemerintah itu lebih fair. Artinya, dia silakan catch all tetapi catch all yang programatic bukan yang personalistik," ujarnya.

Meski kondisi itu sangat paradoks, namun tetap saja ?parpol ini harus diakui sebagai lembaga yang keberadaannya sangat penting dan mendapat legalitas karena konstitusi mengaturnya. "Jadi ada level istimewa untuk partai politik," katanya.

Parpol di Indonesia memegang peran signifikan dalam perjalanan proses demokrasi, mulai dari proses demokrasi prosedural, yakni pileg, pilpres, dan pilkada berperan sebagai lokomotif demokrasi, dan demokrasi substantif melalui proses legislasi dan pembuatan kebijakan oleh kadernya di legislatif dan eksekutif.

Reporter: CNC