Jakarta, Gatra.com – Keamanan dan ketahanan siber masih menjadi fokus pemerintah sebagaimana amanat Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh karenanya keamanan siber diperlukan tidak hanya dalam konteks menangkal ancaman siber yang datang dari luar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital.
Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Ekonomi Digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hasto Prastowo menjelaskan setidaknya ada empat kebijakan yang diterapkan BSSN terkait penguatan keamanan dan ketahanan siber. Di antaranya dengan pembangunan dan penguatan tim cepat tanggap keamanan siber atau Cyber Security Incident Response Team (CSIRT).
“Langkah selanjutnya yakni dengan penguatan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) dan regulasi keamanan siber, penyelesaian kejahatan siber, dan pencegahan kejahatan siber dengan meningkatkan kerja sama nasional dan internasional di bidang siber,” ujar Hasto dalam penjelasannya di acara webinar PANDI Meeting 11 bertajuk Cyber Security for Indonesia Digital Economy, pada Rabu (26/8).
Istilah Tata Kelola Internet sebelumnya diberikan oleh Internet Governance Forum (IGF) pada World Summit On Information Society (WSIS) Tunisia pada 2005. Tata Kelola Internet versi IGF melibatkan peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam program bersama yang membentuk evolusi dan penggunaan internet.
Peran dan kolaborasi itu diperlukan untuk menangkal ancaman dan tantangan siber di era digital. Hasto menyebutkan secara umum, keamanan siber di Indonesia berada dalam wilayah infrastruktur telekomunikasi (internet) sebagai Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IIKN), Internet of Things (IoT), Cybercrime, terorisme, perlindungan data pribadi dan akuntabilitas perusahaan berbasis internet.
Perlindungan IIKN, terang Hasto, menjadi tugas dari BSSN untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan IIKN secara aman, andal, dan terpercaya. “BSSN juga berperan mencegah gangguan dan/atau kegagalan beroperasinya Infrastruktur Informasi Kritis Nasional akibat serangan siber, bencana alam, dan ancaman serta kerentanan lainnya. BSSN bertugas mengurangi risiko terjadinya insiden siber dan menjamin pemulihan dari dampak insiden siber,” ujarnya.
Di dalam Tata Kelola Internet Indonesia, BSSN berperan dalam membangun kapasitas melalui literasi, peringatan dini (security advisory), laporan tren serangan siber, pembangunan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber/CSIRT, serta pendekatan koordinasi dan kolaborasi multistakeholders.
Hasto mengatakan BSSN kini mempunyai peran yang strategis dalam mendukung ekonomi digital. Menurutnya ekonomi digital semakin meningkat, kuat dan relevan saat dunia hyper koneksi yang semakin terhubung dengan cyber space.
“Booming ekonomi digital ditambah dengan ancaman dunia siber dan risiko dunia siber di setiap negara dalam bentuk malware, meningkatnya kejahatan dunia siber yang terorganisir, pelanggaran informasi dan data pribadi, dan Advanced Persistent Threat (APT),” ucapnya.
Oleh karenanya BSSN, terang Hasto, perlu bersiap menghadapi ancaman dunia siber dari pemanfaatan teknologi internet terbarukan yaitu Internet of Things (IOT), teknologi seluler dan cloud. “Indonesia Strategi Keamanan Siber nasional (SKSN) merupakan elemen penting karena keamanan siber diperlukan untuk melindungi dan memungkinkan ekonomi digital,” ujarnya.
SKSN, sambungnya, tetap menjadi kebutuhan sebagai landasan strategi jangka panjang untuk memperkuat keamanan siber Indonesia, karena ancaman siber dengan dinamikanya sendiri. Singapura menjadi contoh negara yang paling serius dalam mengintensifkan upaya dan komitmennya dalam keamanan siber. “Meskipun SKSN bukan merupakan syarat suatu negara untuk memulai ekonomi digital, namun SKSN merupakan syarat suatu negara untuk terus berkembang dan sukses dalam ekonomi digital,” pungkas Hasto.
