_thumb.jpg "Koalisi Musisi Sepakat Palestina-Israel Bukan Konflik, Melainkan Genosida")
_thumb.jpg "Bagaimana Musisi Bersikap terhadap Gerakan Boikot Produk Terafiliasi Israel?")
_thumb.jpg "Koalisi Musisi Gelar Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes AS, Tunjukkan Solidaritas untuk Gaza")
Batam, Gatra.com - Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Kepri Cen Sui Lan meminta aparat penegak hukum untuk segera mengusut dugaan nepotisme dalam proses lelang sejumlah proyek APBN Kementerian PUPR, di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang tengah berlangsung pengerjaannya.
Ia menduga lelang proyek sarat nepotisme dalam penetapan perusahaan pemenang proyek Kementerian PUPR di Kepri. Karena banyak perusahaan pemenang lelang berasal dari luar daerah, meski proyek hanya membangun sejumlah gedung.
Tidak hanya itu, Cen Sui Lan juga meminta Kementerian PUPR agar meninjau kinerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Kepri. Sebab, Pokja yang mengatur sejumlah lelang proyek di Kepri ini tidak berpihak pada pengusaha lokal setempat.
Politisi Golkar tersebut semakin meradang, ketika tahu BP2JK Kepri memutuskan, pengusaha dan perusahaan antah berantah yang tak jelas justru yang dimenangkan dalam pembangunan sebuah sekolah di Kepri.
"Kenapa BP2JK justru lebih memprioritaskan kepentingan suatu kelompok yang tak jelas, dan merusak pembangunan di Kepri, ungkapnya, selasa (6/4).
Padahal, sebelumnya Menteri PUPR memutuskan, apabila ada penawaran dalam lelang di bawah pagu 80 persen, dibatalkan dan ditarik ke pusat (Kementerian PUPR).
Itu sama saja melawan Kebijakan yang sudah diputuskan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Itu pernyataan resmi menteri dalam Raker sebelumnya," tegasnya.
Cen Sui Lan juga sudah menyampaikan permasalahan ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konsruksi Kementerian PUPR di Komisi V DPR RI beberapa waktu lalu. Dia juga mengaku akan menggunakan hak konstitusionalnya sebagai legislatif untuk meminta aparat penegak hukum, tingkat Kapolda dan Kajati, untuk masuk ke ranah tersebut.
"Ini kan merusak sistem proses pembangunan di Kepri. Makanya saya minta aparat penegak hukum untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini, tegasnya.
Selain dana yang dikucurkan tidak berputar di Kepri, lanjut Cen Sui Lan, proses lelang yang dilakukan BP2JK Kepri ini sangat merugikan pembangunan di Kepri. Dan lagi pula, pemenang proyek Kementerian PUPR dari luar itu, disinyalir bakal menjual proyek tersebut kepada pengusaha daerah.
Cen Sui Lan mengaku geram, ketika pihaknya sudah berjuang dengan susah payah untuk menggelontorkan dana APBN melalui Kementerian PUPR sekitar Rp 1 triliun untuk pembangunan Kepri, justru dirusak oleh segelintir oknum yang rakus.
Jadi, sekali lagi saya minta pihak aparat penegak hukum untuk turun dan masuk ke proses lelang-lelang proyek APBN Kementerian PUPR di Provinsi Kepri. Biar tuntas dan jelas, tujuanya pembangunan di Kepri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, jelasnya.
Bahkan, Cen Sui Lan merasa ada kejanggalan, ketika ada perusahaan dari Tulung Agung, Jawa Timur yang memenangkan tender di Provinsi Kepri. Padahal, proyek dari Kementerian PUPR di Kepri itu, hanya membangun sekolah.
"Apa enggak ada pengusaha di Kepri ini yang bisa membangun sekolah? Kan ironis dengan proses lelang BP2JK di Kepri ini, tuturnya.
Dari hasil RDP dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR RI, Cen Sui Lan sudah sepakat dengan pimpinan Komisi V DPR RI, untuk melakukan kunjungan spesifik dan pengawasan ke BP2JK Provinsi Kepri dan sejumlah proyek fisik yang tengah dikerjakan.
