Jakarta, Gatra.com- Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu menyebutkan bahwa Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendapatkan keuntungan dari segi politik dalam perseteruan internal Partai Demokrat. Hal ini disampaikan untuk menanggapi hasil pengamatan media yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nyapres 2024 (Nyari Presiden 2024) yang dipaparkan pada Selasa (13/04).
Dalam hasil pengamatan frekuensi pencarian di internet oleh Nyapres selama 12 bulan terakhir, pencarian AHY dan Moeldoko mengalami kenaikan tertinggi pada tanggal 7-13 Maret 2021 dengan masing-masing nilai 100 dan 43. Angka 100 menunjukkan puncak popularitas dan 50 menunjukkan popularitas separuhnya.
Yohan menilai, pencarian ini masih berkaitan dengan konflik antara KLB Demokrat pimpinan Moeldoko dengan AHY. Konflik ini menurutnya menjadi konsumsi publik dan membuat kedua nama tersebut dicari oleh masyarakat.
“Nama Moeldoko dan nama AHY itu menjadi 2 subjek yang paling banyak dicari selama rentang berita-berita terkait konflik Partai Demokrat tadi,” ujar Yohan dalam webinar yang berlangsung pada Selasa (13/04).
Yohan juga menuturkan bahwa konflik ini membawa insentif politik baik bagi AHY maupun Moeldoko. Menurutnya, beberapa survei menunjukan bahwa AHY bisa mengimbangi elektabilitas tokoh-tokoh politik seperti Anies baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo meski dianggap sebagai Ketua Umum muda di Partai yang relatif tergolong partai menengah, dan tidak punya jabatan publik.
“Saya pikir ini menjadi suatu insentif yang cukup menguntungkan di tengah konflik ini,” ucap Yohan.
Adapun Moeldoko menurutnya berhasil menjadi perbincangan publik setelah terlibat di dalam konflik Partai Demokrat ini.
Yohan melihat masing-masing pihak memperpanjang durasi dari konflik ini, meski dengan cara yang berbeda mengingat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak permintaan Moeldoko untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
“Selama durasi perbincangan Partai Demokrat ini semakin lama, mereka juga punya peluang mendapatkan insentif lain,” ucap Yohan.
Insentif bukan satu-satunya hal yang didapat oleh AHY dan Moeldoko. Yohan menyebutkan bahwa keduanya mendapatkan bargaining politik.
Ditolaknya permintaan KLB Demokrat Pimpinan Pak Moeldoko oleh Kemenkumham dapat memperlihatkan ketahanan AHY dalam menghadapi konflik. Hal ini menurutnya dapat menjadi modal politik bagi AHY untuk menjajaki koalisi dan berguna untuk keperluan elektoral di tahun 2024.
Bargaining politik Moeldoko juga terlihat dengan yakinnya dia sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Selain itu, Moeldoko juga masih menjabat sebagai KSP di pemerintahan Jokowi.
Selain kuat di tataran internal, kata Yohan, Moeldoko juga memiliki kekuatan-kekuatan politik di partai lain. “Atau sebenarnya dia bisa saja kemudian memperkuat Partai HANURA karena sebelumnya Moeldoko juga tokoh di HANURA,” tutur Yohan.
