Semarang, Gatra.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terkait pencegahan korupsi.
Ketua KPK Komjen Pol. Firli Bahuri menyatakan, Ganjar dinilai telah berhasil menerapkan sistem pencegahan korupsi dengan cara membentuk pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.
"Praktik-praktik pencegahan, seperti yang dilakukan Pak Ganjar memang perlu dikembangkan dan ditularkan pada seluruh daerah,” katanya pada acara peluncuran “Aksi Pencegahan Korupsi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022 yang digelar KPK secara daring, Selasa (13/4).
Ganjar Pranowo yang mengikuti acara dari kantor Gubernur di Semarang diminta memberikan masukan terkait pencegahan korupsi.
Lebih lanjut Firli menyatakan, KPK telah membentuk dan memperbanyak agen pembangun integritas yang disebar di kementerian/lembaga hingga kabupaten/kota untuk melakukan pencegahan korupsi.
“Ada 40 penyuluh antikorupsi dan 40 agen pembangun integritas kelompok. Kalau mereka tersebar, tentu Indonesia berintegritas akan terwujud. Saya juga meminta kepada semua kepala daerah memperbanyak kelompok-kelompok antikorupsi agar program pencegahan berjalan lancar,” katanya.
KPK lanjut Firli menyatakan, telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jateng untuk melakukan sosialiasi pencegahan korupsi.
“Kerja sama berjalan sangat bagus. Tim dari KPK, sering datang ke Jateng untuk melakukan sosialisasi dan membantu melaksanakan program-program pencegahan,” ujarnya.
Sementara Ganjar, menyataka kalau ingin melakukan pencegahan korupsi harus melibatkan semuanya. Ada banyak praktik baik yang telah dilakukan beberapa daerah terkait pencegahan korupsi.
Di Jateng misalnya, sejak koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dengan KPK dilaksanakan sejak 2015 lalu, maka muncul beberapa program pencegahan antikorupsi, seperti pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.
"Pendidikan antikorupsi menjadi penting. Program ini masuk ke sekolah, dunia usaha dan perijinan-perijinan, sehingga kita bisa pantau semuanya. Bahkan kami telah memiliki Perda khusus tentang pendidikan antikorupsi itu,” ujarnya.
Menurut Ganjar banyak praktik baik pencegahan korupsi dari daerah yang dapat diambil menjadi kebijakan nasional. “Kami berterimakasih pada KPK yang selalu memberikan pendampingan terkait pencegahan korupsi,” katanya.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko dalam kesempatan sama mengapresiasi sistem pencegahan korupsi di Jateng yang telah berjalan dengan baik. Mulai sistem perencanan keuangan, birokrasi yang bersih hingga berjalannya pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.
Moeldoko juga sepakat, bahwa program yang baik di daerah harus diadopsi menjadi program nasional sehingga program pemerintah akan berjalan sesuai apa yang diharapkan.
“Saya sepakat dengan Pak Ganjar, bahwa praktik baik yang dilakukan pemeritah daerah bisa menjadi jadi model dan diterapkan secara nasional. Kita belajar dari yang empirik, nggak usah pusing-pusing lagi,” ujarnya.
