Batam, Gatra.com - Anggota DPRD Kepulauan Riau, Asmin Patros, meminta agar PT Pembangunan Kepri sebagai badan usaha milik daerah (BUMD), segera melakukan pemetaan perusahaan berdasarkan klasifikasi bisnis dan peran sosial kepada masyarakat.
"Perlu dilakukan pemetaan terhadap 18 anak perusahaan PT Pembangunan Kepri. Dengan begitu, bisa diketahui mana perusahaan yang menguntungkan dan yang membebani atau bebal. Yang tidak jelas orientasi bisnisnya lebih baik dilikuidasi segera," katanya.
Dari penilaian dalam Pansus Perseroan Daerah (Perseroda), disepakati tiga kategori, yakni perusahaan yang memang sangat bisnis, perusahaan orientasi bisnis tapi kurang punya keberpihakan pada masyarakat, serta perusahaan yang kondisinya tidak jelas dan keuangannya terus merosot.
"Nah ini perlu ketegasan dari BUMD induk. Karena anak perusahaan tersebut membawa konsekuensi beban moral, tanggung jawab persoalan hukum dan juga beban anggaran yang tidak sedikit," ungkapnya.
Politisi dari Fraksi Golkar tersebut, meminta gubernur bersama jajaran direksi PT Pembangunan Kepri menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk mengambil langkah terhadap anak perusahaan yang dinilai tidak lagi bermanfaat.
"Perusahaan seperti ini harus jelas nasibnya, di-merger atau dilikuidasi biar tidak jadi beban," ujarnya.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan pihaknya menanggapi hal ini dengan serius dan akan segera menggelar rapat dengan jajaran direksi PT Pembangunan Kepri. Rapat tersebut untuk mencari solusi untuk diambil keputusan bersama secara tepat dan efektif.
"Kita ingin ke depan PT Pembangunan Kepri bersama anak perusahaannya jadi perusahaan yang orientasi bisnisnya sehat dan memberikan kontribusi pada pemasukan daerah. Saran teman-teman DPRD Kepri tentu sangat perlu ditindaklanjuti, karena semangatnya sama untuk memajukan perusahaan daerah," katanya, Jumat (30/4) di Batam.
Direktur PT Pembangunan Kepri, Azwardi mengakui dari 18 anak perusahaan, hanya 3 yang aktif dengan orientasi bisnis yang jelas. Ketiganya adalah PT Pembangunan Kepri NWM yang menggarap participating interest (PI) 10 persen terkait pengeboran minyak di North West Natuna.
"Sementara PT Sarana Kepri, bergerak di bidang eksplorasi pasir laut dan BPR Kepri yang bergerak di bidang perbankan. Demi kebaikan perusahaan tentu kebijakan apapun akan kita dukung penuh. Kami yakin beliau sudah punya konsep pengembangan BUMD Kepri yang bagus," tuturnya.
