Jakarta, Gatra.com – EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) baru-baru ini menerbitkan dua makalah yang mengimbau lanjutan perkembangan dari agenda perekonomian regional ASEAN. Kegiatan diharapkan mampu menghasilkan daya tahan pemulihan atau resiliensi selama pandemi dengan para pemimpin serta Menteri Perdagangan dan Keuangan ASEAN. Hasil dari pertemuan secara spesifik mengakselerasi perkembangan dari ASEAN Economic Community (AEC).

EU-ABC, yang mewakili kepentingan komunitas bisnis Eropa di seluruh kawasan Asia Tenggara, mengutip keprihatinan akan minimnya perkembangan faktor-faktor utama integrasi ekonomi ASEAN di bawah naungan AEC, khususnya dalam agenda penghapusan hambatan non-tarif untuk perdagangan.

Dalam laporan tersebut, EU-ABC juga mencatat bahwa sebelum COVID-19, terlihat penurunan investasi asing langsung (foreign direct investment) dan penurunan perdagangan di ASEAN. COVID-19 hanya memperburuk kondisi tersebut, sehingga terdapat kebutuhan mendesak untuk mempercepat integrasi ekonomi regional guna membantu pemulihan ekonomi dari pandemi.

Atas dasar itu, EU-ABC mengimbau tindakan yang lebih koheren, gesit dan transparan untuk membantu pemulihan ekonomi ASEAN serta meningkatkan daya tarik investasi. Chairman EU-ABC, Donald Kanak mengatakan, ASEAN memiliki peluang besar dalam beberapa tahun mendatang untuk menjadi peserta dan kontributor yang signifikan bagi ekonomi global, jika kawasan tersebut dapat terus membangun kemajuan nyata dalam agenda integrasi ekonomi.

“Untuk mencapai tujuan tersebut, ASEAN perlu mengatur ulang cara mereka menangani hambatan perdagangan non-tarif. Pengaturan ulang tersebut adalah kunci untuk memperlancar arus barang, meningkatkan daya saing ASEAN, dan menciptakan lingkungan investasi yang lebih baik,” ujar Donald dalam keterangan resmi yang diterima Gatra.com, Selasa (15/6).

Donald menyebut, langkah-langkah tersebut menjadi faktor kunci untuk memanfaatkan kekuatan gabungan dari kesepuluh ekonomi ASEAN –dengan kedinamisan dan skala pasar masyarakat berpenduduk 650 juta jiwa– agar dapat bersaing secara efektif dengan wilayah lainnya. “Dengan bekerja sama secara lebih kohesif dan memenuhi janji-janji yang dibuat dalam cetak biru AEC, wilayah ASEAN akan pulih lebih cepat dari pandemi dan pemulihan tersebut akan dapat bertahan lama,” tambahnya.

Executive Director EU-ABC, Chris Humphrey menyebut, pihaknya melihat tanda-tanda yang jelas bahwa bisnis mulai kehilangan stabilitas dengan proyek integrasi ekonomi ASEAN yang melaju lambat. “Hambatan non-tarif dalam perdagangan tetap menjadi penghalang utama bagi pembangunan berkelanjutan di ASEAN, meskipun para pemimpin dan menteri ASEAN pernah menyatakan bahwa berbagai hambatan tersebut perlu dihapus,” ungkap Chris.

Pengendalian kuantitas dan harga secara khusus, lanjut Chris, tetap berlaku dalam upaya mengurangi persaingan dan inovasi di wilayah tersebut yang merugikan bisnis lokal dan populasi secara menyeluruh. Konsekuensi dari kurangnya perkembangan ASEAN dalam bidang-bidang tersebut adalah karena sebagian besar perusahaan multinasional (serta UKM regional) melihat kesepuluh pasar ASEAN tersebut secara individual, sehingga mereka berfokus pada satu atau beberapa pasar yang penting atau menarik bagi mereka, dan tidak menangani wilayah tersebut secara menyeluruh.

Konsekuensi yang lebih signifikan adalah bahwa pemulihan berkelanjutan dari pandemi sangat bergantung pada perkembangan ASEAN dalam bidang-bidang tersebut. “Pandemi ini menawarkan kepada ASEAN sebuah tantangan dan kesempatan untuk mengatur ulang pendekatan mereka terhadap integrasi ekonomi,” ujarnya.

Chris mengatakan, urgensi, komitmen, dan sumber daya sangat dibutuhkan guna membangun cetak biru AEC dalam mewujudkan potensi besar wilayah tersebut. “Bisnis-bisnis perlu memainkan peran mereka dengan mengidentifikasi hambatan kemudian mengeksekusinya dengan menyediakan lebih banyak pekerjaan, lebih banyak perdagangan, dan lebih banyak investasi setiap kali hambatan dihapus,” tutup Chris Humphrey.

Dalam laporan tersebut, EU-ABC mengungkap hal-hal yang menghambat kemajuan integrasi ekonomi di antaranya:

1. Kurangnya komitmen atau ketidakmampuan untuk memenuhi janji-janji yang tercantum dalam cetak biru ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015 dan 2025.

2. Target yang ditetapkan oleh ASEAN seringkali terlewat, khususnya komitmen untuk mengatasi permasalahan hambatan non-tarif untuk perdagangan yang terkekang oleh proses-proses dan alat-alat yang tidak efektif.

3. Perjanjian fasilitasi perdagangan yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ASEAN Trade in Goods Agreement, ATIGA), tetap harus dilaksanakan atau ditaati sepenuhnya.

4. Wilayah tersebut terus menambahkan ide-ide dan program baru seperti dalam bidang transformasi digital, tetapi terus-menerus gagal mewujudkan ide-ide dan program yang sudah disepakati.