Jakarta, Gatra.com- Pelaku industri minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) domestik menyatakan pemerintah harus mendorong peningkatan penggunaan biodiesel untuk menyelamatkan industri CPO. Apalagi pemerintah menjadikan biodiesel sebagai tonggak utama energi nabati.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono optimististis, kebijakan pemerintah terkait biodiesel tersebut akan membuat produksi CPO bakal terus diserap untuk ketahanan energi nasional.
Sehubungan dengan proses pengadaan biodiesel Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis Biodiesel periode Januari-Desember 2022, pemerintah melalui Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM telah menentukan peryaratan yang harus dipenuhi Badan Usaha BBN.
Badan Usaha BBN yang mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel harus menyampaikan persyaratan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang meliputi:
a. Bukti bahwa BBN Jenis Biodiesel yang diproduksi/disalurkan telah memenuhi standar kualitas atau spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, berdasarkan hasil uji laboratorium independen yang terakreditasi minimal satu tahun terakhir. Adapun standar dan mutu yang digunakan sebagaimana telah ditetapkan dalam Kepdirjen EBTKE;
b. Surat pernyataan mengenai jaminan menyediakan BBN Jenis Biodiesel sesuai dengan kuota alokasi yang akan ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkesinambungan;
c. Surat pernyataan kemampuan produksi bulanan BBN Jenis Biodiesel; dan
d. Surat pernyataan jaminan menyediakan cadangan BBN Jenis Biodiesel.
Berkenaan dengan hal tersebut, Badan Usaha BBN yang mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lambat tanggal 4 Oktober 2021. Informasi lebih lanjut dapat diunduh pada tautan di bawah ini: Persiapan Pengadaan BBN Tahun 2022
