Pekanbaru,Gatra.com- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Provinsi Riau belum bisa berbuat banyak terkait praktek bisnis ramah lingkungan.  Asosiasi yang dipimpin CEO PTPN V Jatmiko Santosa ini, terlihat belum bisa menemukan kata sepakat akan penerapan kaidah bisnis ramah lingkungan. Hal ini diduga lantaran adanya sejumlah anggota GAPKI Riau yang belum sanggup memenuhi kriteria ramah lingkungan. 

 

Sebagai informasi, komunitas internasional mendorong perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit untuk memenuhi komitmen tidak melakukan deforestasi, tanpa area gambut, dan tanpa eksploitasi. Dari 20 anggota GAPKI Riau sejumlah anggota memiliki areal di kawasan gambut, seperti PT Musimmas. Selain itu beberapa anggota GAPKI Riau juga memiliki persoalan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seperti PT Adei Plantation. 

 

Keenganan GAPKI Riau melontarkan komitmen ramah lingkungan, juga dipengaruhi oleh masih minimnya anggota GAPKI Riau yang hanya 20 anggota, sehingga pernyataan asosiasi ini tidak bisa menjadi pandangan umum bagi praktik bisnis sawit yang ramah lingkungan di Riau. 

 

Sebagai gambaran, berdasarkan temuan pansus monitoring lahan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau tahun 2015, ada 190 perusahaan kelapa sawit terbukti tidak memiliki izin dasar perkebunan dan NPWP. Pansus menghitung, dari potensi pajak perkebunan sawit di Provinsi Riau yang mencapai Rp 24 triliun, baru Rp 9 triliun yang mengalir ke kas negara.

 

Berdasarkan catatan Gatra.com, Gubernur Riau Syamsuar dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI pada Senin (12/4), mengungkapkan dari 3,4 juta hektare lahan sawit di Riau, lebih kurang 9 ribu Ha diantaranya baru memiliki hak guna usaha (HGU) , sedangkan ada 1,2 juta Ha lagi  berada di kawasan hutan.  Hingga berita ini diturunkan, Kamis (21/10), belum ada statemen dari GAPKI Riau. 

 

Sebelumnya, pada Selasa (19/10), Menteri Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan Indonesia berkomitmen menerapkan investasi ramah lingkungan. Sikap tersebut sejalan dengan semangat masyarakat internasional mengurangi emisi karbon. 

 

Statemen Luhut tersebut merupakan komentar jelang dimulainya United Nations Climate Change Conference tahun 2021 atau COP di Glasgow, Skotlandia. Hajatan internasional ini  akan digelar dari tanggal 31 Oktober hingga 12 November 2021.