Jakarta, Gatra.com – Pada tanggal 26 November 2021 lalu, Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, mengumumkan bahwa Arab Saudi telah kembali membuka penerbangan asal Indonesia tanpa harus transit di negara ketiga per tanggal 1 Desember 2021.

Pengumuman ini disambut hangat oleh umat muslim di Indonesia. Pasalnya, pembukaan penerbangan tersebut membuka kemungkinan umrah dilaksanakan lagi. Beredar kabar bahwa Indonesia akan memberangkatkan jemaah umrah pada pertengahan Desember nanti.

Sialnya, pada tanggal 1 Desember 2021 lalu, kantor berita negara Saudi, SPA, mengumumkan bahwa negara tersebut telah mendeteksi kasus positif varian Omicron pertamanya.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tirmidzi, mengungkapkan bahwa mengenai hal ini, pihaknya berkoordinasi dengan Kemenag dan akan terus memantau perkembangan sebaran varian Omicron di Saudi.

“Jadi ini sih kita masih sama-sama menunggu bagaimana perkembangan dari Omicron itu sendiri. Kita nggak tahu juga ya apakah Arab Saudi akan membatalkan umrah, tak hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk negara-negara lain,” ujar Siti kepada Gatra.com melalui sambungan telepon pada Jumat, (3/12).

Lagi pula, Siti menambahkan, Kedutaan Besar Arab Saudi juga belum mengeluarkan visa umrah bagi jemaah yang ingin melakukan ibadah tersebut dari negara-negara lain. Saudi baru membuka penerbangan reguler saja.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kesatuan Tour Travel Haji dan Umrah RI (Kesthuri), Artha Hanif, senada dengan Kemenkes. Ia masih menunggu kepastian dari pihak Saudi.

“Kita kan belum dapatkan kabar kepastian umrah. Kita masih menunggu kabar,” ujar Artha kepada Gatra.com melalui sambungan telepon pada Jumat, (3/12/2021).

Artha mengklaim bahwa antrean jemaah umrah dari Indonesia sudah banyak, yakni sekitar 18.000 jemaah. Menurutnya, sejumlah jemaah tersebut telah mendapat visa umrah, tetapi selalu gagal berangkat hampir dua tahun belakangan ini.

Kalaupun jemaah umrah asal indonesai tetap diizinkan untuk berangkat ke Saudi, kata Artha, hanya Petugas Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) yang punya keistimewaan untuk lebih dulu berangkat ke sana. Sementara jemaah murni akan berangkat belakangan.

Artha menyebut bahwa hal ini sudah disepakati bersama pihak Kemenag dan bertujuan agar pihak penyelenggara bisa mengetahui seluk-beluk pelaksanaan umrah di masa pandemi Covid-19 lebih dulu sebelum memberangkatkan jemaah murni yang lain.

“Jadi, kita bukan sekadar tahu dari aturan, tapi kita melakukan survei. Kita punya kewajiban menjelaskan apa adanya apa yang akan dihadapi oleh jamaah murni Indonesia,” kata Artha.

“Di depan itu dikasih tahu. Jangan sampai jemaahnya komplain. Semangatnya bukan main, sampai di sana komplain saja isinya. Jadi, daripada ibadah, jadinya malah menggerutu. Jadi proses hukum lagi,” imbuh Artha.

Walau demikian, Artha menegaskan bahwa pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan pihak Kemenag mengenai perkembangan kebijakan umrah ini.

“Kita sudah janjian juga alhamdulillah Insya Allah pada hari Selasa kita akan diterima oleh Pak Dirjen untuk beraudiensi lebih lanjut untuk menyampaikan pandangan-pandangan Kesthuri ke depan, selain beraudiensi [soal umrah] karena kita belum pernah beraudiensi dengan Pak Dirjen yang baru,” kata Artha.

Di sisi lain, Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Eko Hartono, justru menyatakan bahwa kasus Omicron di Saudi tak akan berpengaruh sama sekali terhadap kebijakan umrah.

“Jadi selama ini adanya penemuan varian Omicron tidak mempengaruhi kebijakan Saudi terkait dengan kesiapan mereka menerima jemaah umrah termasuk Indonesia,” kata Eko seperti dilansir oleh Antara pada Jumat, (3/12).

Gatra.com sudah berupaya menghubungi Direktorat Jenderal (Dirjen) Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, untuk meminta tanggapan soal perkembangan kebijakan umrah ini. Namun, hingga berita ini ditulis, ia belum memberikan respons.