Thursday, 11 January 2018 20:58

Jalan Memutar atau Naik Turun, Saham Negara Harus 51% di Freeport Featured

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Tambang PT Freeport (ANTARA/Puspa Perwitasari/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Negosiasi PT Freeport Indonesia (PTFI) dan pemerintah tentang divestasi saham PTFI masih alot. Keinginan pemerintah agar Freeport mau melepas sebagian besar sahamnya, belum bisa terwujud. Akibatnya, pemerintah kembali memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI sampai tanggal 30 Juni 2018.

 

Sebelumnya, Pemerintah juga telah memperpanjang SK IUPK PTFI selama tiga bulan sejak 9 Oktober 2017 hingga 31 Desember 2017. Pelepasan saham mayoritas di Freeport Indonesia memang menjadi salah satu poin dari empat poin pembahasan yang belum kelar dibahas PTFI dengan Pemerintah. 

Empat poin tersebut itu terdiri dari kelanjutan operasional PTFI hingga tahun 2041, pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral (smelter), stabilisasi investasi, dan skema divestasi.  Dengan kepemilikan 9,36% saham, Untuk mencapai 51% atau saham mayoritas di PTFI, pemerintah sebenarnya masih membutuhkan 41,64% saham lagi.

Pemerintah sendiri mencari cara lain untuk bisa mendapatkan porsi 51% saham PTFI. Pemerintah bergerak menyisir, dan  akan mengakuisisi hak partisipasi (participating interest/ PI) Rio Tinto. Perusahaan tambang asal Inggris-Australia itu memiliki hak partisipasi 40% di proyek Grasberg dengan PTFI.

“Sebetulnya, itu namanya PI atau apa, nanti bisa di-convert ke saham. Kalau sepakat, kenapa tidak. Jadi tidak masalah, yang penting 51% kewajiban (Freeport),” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot di Kementerian ESDM, (11/01).

Bambang mengatakan, pemerintah akan terus berupaya memperjuangkan divestasi PTFI 51% kepada negara. “Apa itu jalan memutar, naik atau turun, sebetulnya yang prinsip itu adalah, pemerintah harus mendapatkan 51%,” tegasnya.

Di sisi lain, meskipun SK IUPK terus diperpanjang dan PTFI tetap bisa ekspor konsentrat, tetapi pembanguan smelter yang dijanjikan PTFI masih belum dimulai. Bambang mengatakan, tanggung jawab pembangunan smelter masih dinegosiasikan antara PTFI dan Pemerintah.

“Kalau nanti pemerintah 51%, pemegang saham. Di dalam korporasi ada kewajiban-kewajiban pemegang saham seperti apa (membangun smelter). Itulah yang dinegosiasikan sekarang. Sebesar apa tanggung jawabnya, kontribusinya seperti apa,” ujarnya.

Bambang mengatakan izin ekspor konsentrat PTFI akan habis akhir Februari 2018. PT FI masih bisa mengajukan perpanjangan izin dikarenakan hingga saat ini masih terjadi negosiasi. Sementara, untuk realisasi ekspor konsentrat PT FI sepanjang 2017 mencapai 921.137 ton.

 Capaian tersebut masih di bawah target yang ditetapkan yaitu 1.113.000 ton. “Untuk realsiasi ekspor Freeport sampai Desember 2017, itu besarannya di bawah kuota, 1.113.000 ton. Artinya realisasinya baru 921.137 ton,” katanya.

 


Reporter: Hendry Roris Sianturi

Editor: Hendri Firzani

Read 1129 times Last modified on Friday, 12 January 2018 10:38