Bank Indonesia (Gatra/Rifki M Irsyad/yus4) Jakarta, GATRAnews - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penurunan suku bunga acuan yang dilakukan otoritas
  Asistensi perijinan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) oleh Pemkab dan OJK. (Gatra/Ridlo Susanto/yus4) Purbalingga, GATRAnews – Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah terus mendorong agar
Ilustrasi (GATRAnews/AK9) Jakarta, GATRAnews - Pemerintah tengah mengembangkan instrumen-instrumen pendanaan baru yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, yang memang
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno (tengah) disaksikan Wakil Ketua Azam Azman Nata Wijana (kedua kiri), beserta Anggota Bowo
Otoritas Jasa Keuangan (ANTARA/Yudhi Mahatma/HR02) Jakarta, GATRAnews - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya dukungan riset dan keterlibatan akademisi dalam pengembangan industri
Pembangunan infrastruktur kereta api ringan (Antara/Indrianto Eko Suwarno/yus4) Jakarta, GATRAnews - Progres realisasi keuangan dan fisik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Bank Indonesia (Antara Puspa Perwitasari/yus4) Yogyakarta, GATRAnews – Bank Indonesia (BI) akan segera menerbitkan Peraturan Bank Indonesi (PBI) untuk mengatur industri Financial Technology

Porsi Anggaran Kemenperin 2018 ke Pengembangan SDM, Teknologi dan IKM

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno (tengah) disaksikan Wakil Ketua Azam Azman Nata Wijana (kedua kiri), beserta Anggota Bowo Sidik Pangarso (kiri) dan Inas Nasrullah Zubir (kedua kanan) sebelum berlangsungnya rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9). (Antara/Akbar Nugroho Gumay/AK9)

Jakarta, GATRAnews - Pagu anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2018 sebesar Rp 2,8 trilyun akan disalurkan dalam program prioritas dengan porsi terbesar untuk program pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri dan dukungan manajemen yang mencapai Rp1,068 trilyun.

Kemudian, program pengembangan teknologi dan kebijakan industri sebesar Rp 717,50 milyar serta penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) sebesar Rp 369,90 milyar.

“Agenda utama yang akan kami lakukan dalam implementasi program pengembangan SDM industri dan dukungan manajemen Kemenperin yaitu peningkatan kualitas SDM industri dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi industri,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin malam (11/9).

Menperin menyebutkan, untuk memacu kualitas SDM industri pada tahun depan, diperlukan antara lain kegiatan pelatihan berbasis kompetensi berupa pelaksanaan program Diklat sistem 3in1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja) yang ditargetkan untuk 32 ribu peserta.

Selanjutnya, pelatihan inkubator bisnis garmen sebanyak 30 orang di BDI Jakarta dan program animasi sebanyak 45 orang di BDI Denpasar.

“Untuk peningkatan kualitas pendidikan vokasi industri, kegiatan yang perlu dijalankan, di antaranya penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi di 10 Politeknik Industri dan dua Akademi Komunitas Industri untuk 10.724 mahasiswa, penyelenggaraan pendidikan D-1 dan D-2 kerja sama dengan industri untuk 490 orang, serta penyelenggaraan pendidikan menengah vokasi industri berbasis kompetensi di sembilan SMK industri dengan target melibatkan 6.624 Siswa,” paparnya.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk program pengembangan teknologi dan kebijakan industri, akan digelontorkan pada beberapa kegiatan seperti perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia, pengembangan dan penerapan teknologi industi untuk peningkatkan daya saing, serta pelaksanaan litbang di 11 Balai Besar, 11 Baristand Industri dan Balai Sertifikasi Industri.

Menperin juga menyampaikan, kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program revitalisasi dan penumbuhan IKM, antara lain adalah pengembangan produk untuk 600 IKM melalui fasilitasi peningkatan kualitas dan desain produk, bahan baku serta sarana produksi.

Kemudian, peningkatan kemampuan untuk 55 sentra IKM melalui pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan kelembagaan dan mesin/peralatan, serta pengembangan e-smart.

“Kami pun bakal memfasilitasi pembangunan wirausaha industri sebanyak 1.805 pelaku usaha, fasilitasi informasi pasar, promosi dan pameran untuk 280 IKM, serta penumbuhan, pengembangan dan penyebaran IKM di 34 provinsi melalui dekonsentrasi,” tutur Airlangga.

Selain tiga porsi anggaran terbesar yang dialokasikan tersebut, Kemenperin akan juga merealisasikan dananya untuk program penumbuhan dan pengembangan sektor industri berbasis agro, industri kimia, tekstil, dan aneka, serta industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.

Selanjutnya, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur, program percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta program peningkatan ketahanan dan pengembangan akses industri internasional.

Pada kesempatan tersebut,

Menperin mengemukakan tentang usulan tambahan alokasi anggaran untuk 25 kegiatan prioritas tahun 2018 sebesar Rp 1,692 trilyun. Dana tersebut, diantaranya akan digunakan sebagai dukungan pada program pengembangan SDM industri dan manajemen sebesar Rp 928,35 milyar, pengembangan teknologi dan kebijakan industri sebesar Rp 375,8 milyar, serta penumbuhan dan pengembangan IKM sebesar Rp 300 milyar.  

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno selaku pempimpin rapat menyampaikan kesimpulan, Komisi VI DPR RI menerima pagu anggaran Kemenperin dalam RUU APBN tahun 2018 sebesar Rp 2,8 trilyun.

Selanjutnya, Komisi VI DPR RI juga menerima usulan penambahan anggaran Kemenperin untuk 25 kegiatan sebesar Rp 1,692 trilyun sehingga total anggaran Kemenperin tahun 2018 menjadi Rp 4,5 trilyun. Keputusan Komisi VI DPR RI ini akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.


Reporter: Didi Kurniawan

Editor: Nur Hidayat

Share this article