Asistensi perijinan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) oleh Pemkab dan OJK. (Gatra/Ridlo Susanto/yus4) Purbalingga, GATRAnews – Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah terus mendorong agar
Ilustrasi (GATRAnews/AK9) Jakarta, GATRAnews - Pemerintah tengah mengembangkan instrumen-instrumen pendanaan baru yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, yang memang
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno (tengah) disaksikan Wakil Ketua Azam Azman Nata Wijana (kedua kiri), beserta Anggota Bowo
Otoritas Jasa Keuangan (ANTARA/Yudhi Mahatma/HR02) Jakarta, GATRAnews - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya dukungan riset dan keterlibatan akademisi dalam pengembangan industri
Pembangunan infrastruktur kereta api ringan (Antara/Indrianto Eko Suwarno/yus4) Jakarta, GATRAnews - Progres realisasi keuangan dan fisik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Bank Indonesia (Antara Puspa Perwitasari/yus4) Yogyakarta, GATRAnews – Bank Indonesia (BI) akan segera menerbitkan Peraturan Bank Indonesi (PBI) untuk mengatur industri Financial Technology
  Ilustrasi (GATRA/AR7) Jakarta, GATRAnews - Dukung Implementasi penerapan transaksi non tunai di lingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Lampung, Sumatera

Pemerintah Kembangkan Instrumen Pendanaan Baru untuk Pembangunan Infrastruktur

Ilustrasi (GATRAnews/AK9)

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah tengah mengembangkan instrumen-instrumen pendanaan baru yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, yang memang membutuhkan dana besar dan tidak bisa hanya mengandalkan APBN. "Kita hanya membicarakan instrumen apa lagi yang bisa kita kembangkan supaya keikutsertaan masyarakat dan swasta bisa lebih besar dalam pembiayaan terutama infrastruktur," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seperti dilaporkan Antara, Selasa (12/9).

Darmin mencontohkan skema konsesi terbatas atau limited consession scheme (LCS) yang masih dirancang oleh pemerintah. Skema tersebut menawarkan pemberian konsesi kepada swasta di aset infrastruktur yang sudah beroperasi dan menghasilkan keuntungan. LCS memang dirancang untuk menarik keterlibatan swasta dalam membiayai proyek infrastruktur.

"Intinya kita itu cari instrumen yang masih bisa dikembangkan dan ditambah agar keikutsertaan masyarakat dan swasta makin luas. Supaya apa? Supaya jangan semuanya APBN, karena APBN itu pada akhirnya terbatas," kata Darmin.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga sempat menyinggung soal variasi instrumen investasi untuk pembiayaan infrastruktur dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang masih relatif terbatas.

Skema PINA dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) memang diharapkan bisa menjadi solusi mengatasi kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur nasional yang besar melalui keterlibatan sektor swasta.  

PINA menjadi solusi mengatasi keterbatasan anggaran APBN dengan menggunakan skema creative financing, sekaligus menjadi solusi penguatan ekuitas BUMN tanpa mengandalkan penyertaan modal negara (PMN).



Creative financing untuk infrastruktur sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2018, menjadi solusi agar pembangunan infrastruktur terus dilakukan, tanpa mengorbankan alokasi dana APBN untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

Beberapa instrumen baru untuk percepatan proyek infrastruktur dan creative financing adalah RDPT infrastruktur, perpetuity notes, IDR global bonds dan infrastructure project bonds.

Perpetuity notes adalah surat berharga yang diterbitkan tanpa ada masa pelunasan dan pembayaran kuponnya dilakukan secara periodik untuk selamanya sehingga dana yang masuk bisa digunakan memperkuat ekuitas jangka panjang perusahaan dalam membangun proyek-proyek infrastruktur.


Reporter: Didi Kurniawan

Editor: Nur Hidayat

Share this article