Impor Garam Aneka Pangan Bakal Berkurang 50.000 Ton

Seorang petani mengumpulkan garam yang dipanen lebih awal di Penggaraman Talise, Kota Palu, Sulawesi Tengah. (ANTARA/Mohamad Hamzah/FT02)

Jakarta, Gatracom - PT Garam (Persero) mendapat tambahan lahan berupa ladang garam seluas 225 hektar di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPR). Lahan tambahan itu diperuntukkan garam aneka pangan.


Direktur Utama PT Garam (Persero) Budi Sasongko mengatakan, dengan tambahan lahan ini bisa memangkas impor garam aneka pangan sebanyak 50.000 ton. Saat ini impor garam jenis garam itu mencapai 500.000 ton per tahun.

"Dengan ini paling tidak kami bisa menahan laju importasi garam aneka pangan. Minimal 50.000 ton per tahun," kata Budi di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (14/11).

Dengan tambahan lahan dari Kementerian ATR/BPN, PT Garam (Persero) memiliki 525 hektar ladang garam di NTT. Sebelumnya, perusahaan pelat merah ini memiliki 300 hektar ladang garam eksisting.

"Dengan asumsi per satu hektar bisa menghasilkan 100 ton per tahun. Kita punya eksisting ladang garam 300 hektar, ditambah ini 225 hektar jadi total semuanya 525 hektar," sambung Budi.

Sementara itu, PT Garam (Persero) bakal mengelola ladang garam pemberian Kementerian ATR/BPN dengan melibatkan masyarakat lokal setempat. Dari 225 hektar, sebanyak 50 hektar di antaranya telah dikelola oleh masyarakat.

Pemberian lahan ladang garam kepada PT Garam (Persero) menjadi prioritas Kementerian ATR/BPN. Pasalnya, swasembada garam nasional merupakan proyek strategis pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Lahan tersebut juga sudah melalui kajian teknis dan yuridis yang mengatakan bahwa lahan tersebut sangat cocok dimanfaatkan untuk kawasan ladang garam di wilayah timur Indonesia," kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.


Reporter: Abdul Rozak
Editor: Arief Prasetyo

Share this article