DPR: Aturan Holding BUMN Tak Sesuai Undang-Undang

Ilustrasi.

Jakarta, Gatra.com- Rencana pembentukan Holding BUMN Pertambangan tampaknya akan memasuki babak baru pada akhir November 2017 ini. Hal itu ditunjukan dengan digelarnya RUPS serentak di empat perusahaan tambang pelat merah pada pada 29 November 2017.

 

 

Keempat BUMN tersebut terdiri dari PT Inalum (Persero), PT Antam Tbk (Persero), PT Bukit Asam Tbk (Persero) dan PT Timah Tbk (Persero). Dalam agenda RUPS Antam, Bukit Asam dan Timah akan dibahas terkait perubahan status perusahaan.

 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan dasar hukum yang digunakan Pemerintah untuk membentuk holding BUMN Tambang. Inas mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 2016 yang dijadikan dasar hukum pembentukan holding hingga saat ini masih menjadi permasalahan di parlemen karena dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

 

“Banyak teman-teman di Komisi VI yang masih tidak setuju dengan PP tersebut,” kata Inas kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/11). Selain menghilangkan fungsi DPR ketika akan ada pengalihan kekayaan atau aset negara dari satu BUMN ke BUMN lain, ketentuan golden share yang diatur dalam PP 72 juga dipertanyakan.

“Cukup dengan adanya satu saham istimewa (goldenshare) di perusahaan, maka perusahaan itu masih bisa dibilang sebagai BUMN dan Pemerintah berwenang penuh. Payung hukum di atasnya dimana, di UU BUMN atau UU manapun tidak ada yang mengatur seperti itu,” ungkap Inas.

 

“Walaupun sebenarnya ini, ibarat debat telur dan ayam. Ada yang menyebutkan PP adalah turunan dari UU. Tapi ada juga yang bilang PP tidak harus selalu berkaitan dengan UU,” imbuh dia.Sebagai informasi, pada Pasal 2A ayat (1) PP No. 72/2016, disebutkan bahwa penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham miik negara pada BUMN atau PT kepada BUMN atau PT lain dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme APBN.

Ini berarti bisa tanpa persetujuan DPR. Padahal, UU No. 17/2003 mengatur bahwa perubahan kekayaan negara menjadi aset BUMN dan PT tidak dapat langsung dikerjakan oleh Pemerintah karena harus dibahas dengan DPR (Komisi VI dan Komisi XI). Selanjutnya, pada Pasal 2A ayat (2) mengatakan, ketika kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham tersebut dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki satu saham dengan hak istimewa (goldenshare) yang diatur dalam anggaran dasar.

Sementara UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN mengatur bahwa anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN. sehingga anak perusahaan BUMN tidak dapat diperlakukan sama dengan BUMN dalam hal penugasan dan pengelolaan sumber daya strategis. Padahal, susuai  konstitusi yaitu UUD 45 Pasal 33, seluruh aset strategis nasional harus dikelola oleh negara melalui BUMN.

 


Reporter: Ervan Bayu

Editor: Hendri Firzani

 

 

Share this article