YLKI Nilai Penyesuaian Tarif Tol Picu Kelesuan Ekonomi

Ilustrasi.

Jakarta, Gatra.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berencana akan menyesuaikan tarif tol dalam kota Jakarta, merujuk pada Keputusan Menteri Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nomor 974/KPTS/M/ 2017.



Penyesuaian tarif berlaku mulai Jumat, 8 Desember 2017. Adapun perinciannya sebagai berikut, kendaraan golongan I tarifnya Rp 9.500, kendaraan golongan II Rp 11.500, kendaraan golongan III  Rp 15.500, kendaraan golongan IV Rp 19.000 dan kendaraan golongan V Rp 23.000.

Informasi tersebut diposting dalam akun Instagram resmi milik Jasa Marga. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai kenaikan tarif tol bisa memicu kelesuan ekonomi.

"Saat ini daya beli konsumen sedang menurun. Kenaikan tentunya akan menambah beban daya beli masyarakat dengan meningkatnya alokasi belanja transportasi," kata Tulus melalui pesan singkat kepada Gatra, Selasa (5/12).

Kenaikan tarif tol dalam kota, kata Tulus, tidak sejalan dengan kualitas pelayanan jalan tol dan berpotensi melanggar standar pelayanan jalan tol. Kenaikan tarif tol seharusnya menurut Tulus, harus dibarengi dengan kelancaran lalu-lintas dan kecepatan kendaraan di jalan tol.

"Saat ini fungsi jalan tol justru menjadi sumber kemacetan baru, seiring dengan peningkatan volume traffic dan minimnya rekayasa lalu lintas untuk pengendalian kendaraan pribadi," katanya.

Di sisi lain, YLKI menilai kenaikan tarif dalam kota juga tidak adil bagi konsumen karena pertimbangan kenaikan tarif yang dilakukan Kementerian PU PR hanya memperhatikan kepentingan operator jalan tol, yakni dari aspek inflasi saja. Sedangkan aspek daya beli dan kualitas pelayanan pada konsumen praktis dinegasikan.

Oleh karena itu, YLKI mendesak Kementerian PUPR untuk merevisi dan meng-up grade regulasi tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang Jalan Tol.

"Selama ini SPM tidak pernah direvisi dan tidak pernah di upgrade dan hal ini tidak adil bagi konsumen. YLKI juga mendesak Kementerian PUPR untuk transparan dalam hasil audit pemenuhan SPM terhadap operator jalan tol," katanya.

YLKI, Tulus menambahkan, juga akan mendesak DPR untuk mengamandemen Undang-Undang tentang Jalan, sebab undang-undang inilah yang menjadi biang keladi terhadap kenaikan tarif tol yang bisa diberlakukan per dua tahun sekali.

"Karena undang-undang ini hanya mengakomodir kenaikan tarif tol berdasarkan inflasi saja, dan kepentingan konsumen diabaikan," tuturnya.


Reporter: DPU
Editor: Toha

Share this article