Nilai Angket e-KTP Tidak Tepat, Taufik: Ditujukan ke Siapa?

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Taufik Kurniawan menilai, wacana hak angket dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) adalah langkah yang tidak tepat.


"Dalam kacamata objektif, hak angket, interpelasi tujuannya untuk mengkritisi fungsi pemerintahan secara konstitusional. KPK ini kan suatu komisi atau lembaga yang dibuat oleh DPR sendiri, kalau diangketkan maka yang ditujukan adalah siapa?" tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (15/3).

Hak angket merupakan fungsi yang melekat di DPR dalam rangka mengawasi jalannya pemerintahan. Jika ini ditujukan kepada KPK yang notabene 'dibentuk' oleh DPR sendiri, maka hal itu tidak bisa dijalankan.

"Misalnya angket legislatif ke yudikatif, misalnya ke Mahkamah Agung (MA) itu kan enggak bisa, siapa yang akan bertanggungjawab? Apalagi yang diangketkan ini komisi independen (KPK), yang dihasilkan DPR," jelasnya.

Dengan demikian, menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, sebaiknya DPR melalui alat kelengkapan dewan di Komisi III mengambil ahli atau meminta keterangan langsung dari KPK. Langkah ini jauh lebih tepat daripada menggunakan hak angket.


Reporter: Wem Fernandez
Editor: Arief Prasetyo

Last modified on 15/03/2017

Share this article

Tagged under

K2_AUTHOR