Pukat UGM: Hak Angket DPR ke KPK Terkait Pemilu 2019

Peneliti Pukat UGM DI Yogyakarta Hifdzil Alim (GATRAnews/Arief Koes/HR02)

Yogyakarta,GATRAnews - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) DI Yogyakarta Hifdzil Alim menilai hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepenuhnya berhubungan dengan strategi memenangkan pemilu 2019.

 

“Hak angket yang digulirkan sekarang terkait kasus megakorupsi e-KTP yang melibatkan banyak politisi di DPR. Jadi hak angket ini menjadi sarana partai untuk melindungi kredibilitasnya,” jelas Hifdzil saat menjadi pembicara dalam diskusi ‘Kasus e-KTP dan Korupsi di Indonesia’ yang digelar Lembaga Studi Demokrasi dan Budaya Publik di Tembi, Bantul, DI Yogyakarta, Sabtu (17/6).

Selain bertujuan untuk menyerang balik KPK, hak angket digunakan partai yang anggotanya terlibat kasus e-KTP sebagai upaya untuk menahan keterbukaan informasi tentang perkembangan kasus ini.

Ketika tujuan hak angket ini tercapai, maka kredibiltas partai akan diraih kembali. Hal ini sangat berhubungan erat dengan strategi pemenangan Pemilu 2019.

“Jadi untuk melawan kondisi ini, maka semua informasi yang terkait kasus e-KTP harus dibuka bebas oleh pemerintah melalui KPK. Jika hal ini dilaksanakan,  partai akan menggunakan hak angket untuk menutup dampaknya,” lanjutnya.

Hifdzil berharap Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan yang jelas tentang posisinya dalam kasus ini ini. Jika menolak hak angket, Presiden justru bisa meningkatkan elektabilitas partai pengusungnya. Dengan demikian, kasus e-KTP ini sebenarnya pertaruhan elektabilitas partai.

Pembicara lain, mantan Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, menyatakan kasus e-KTP merupakan tindak pidana korupsi yang lumrah di DPR.

“Selama ini jargon antikorupsi hanya menyentuh masyarakat bawah saja. Padahal sebenarnya di tingkat elit negara, korupsi merupakan hal yang sangat biasa. Di DPR, semua politisi yang duduk di sana melakukan korupsi,” jelas Imam.

Imam berani menyatakan ini karena sebagai Ketua Komisi Yudisial dia sudah berulang kali didatangi anggota DPR untuk memberikan suap terutama dalam pemilihan hakim.

Belajar dari kasus e-KTP Imam berharap DPR bisa introspeksi. Demikian juga dengan partai-partai harus memiliki calon anggota legislatif yang terseleksi dengan baik. Jika partai tetap mempertahankan atau menambah jumlah anggota yang mudah korupsi, maka kehormatan sebagai anggota dewan dan partai akan runtuh.


 

Reporter: Arif Koes Hernawan

Editor: Rosyid

Last modified on 19/06/2017

Share this article

Tagged under