Perppu Ormas Bentuk Kediktatoran Baru

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (Dok DPR RI/AK9)

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai kedikatoran gaya baru. Peraturan ini sebagai bentuk kediktatoran gaya baru.


"Ini satu kemunduran demokrasi dan kediktatoran gaya baru," ungkap Fadli dalam diskusi dengan tema Cemas Perppu Ormas di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7). 

Fadli menambahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini cacat prosedur dan subtansi. Menurut dia, saat ini rakyat Indonesia lebih membutuhkan perppu yang mengatur tenaga kerja asing dan pemberantasan narkoba daripada ormas.

Hingga saat ini, Partai Gerindra belum mengeluarkan sikap resmi terkait Perppu Ormas. Fadli mengatakan, akan mendorong untuk menolak Perppu Ormas di internal Partai Gerindra.

"Saya akan mendorong untuk menolak perppu ini. Karena ormas itu satu manifestasi kebebasan berserikat yang dijamin oleh UUD. Saya melihat tidak ada kegentingan dan hal yang luar biasa," sambungnya.

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto mengatakan, ciri pemerintahan diktator dan menghilangkan pengadilan. Hal itu terjadi di Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas.

"Pengadilan ini fungsinya mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, kegaduhan. Kalau kita menggunakan Perppu ini di mana arena untuk menguji tuduhan anti-Pancasila," kata Ismail.


Reporter: Abdul Rozak
Editor: Arief Prasetyo

Last modified on 15/07/2017

Share this article

Tagged under

K2_AUTHOR