Setya Novanto Terancam Hukuman Penjara Seumur Hidup

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) dan juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka baru pada kasus dugaan korupsi penerapan KTP elektronik (e-KTP) di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7). (GATRAnews/Adi Wijaya/AK9)

Jakarta, GATRAnews - Ketua DPR RI Setya Novanto terancam hukuman seumur hidup sesuai ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 3 atau Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.



KPK menjeratkan pasal di atas kepada Setya Novanto setelah menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2011-201.

"SN [Setya Novanto] disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP," kata Agus Rahardjo, Ketua KPK di Jakarta, Senin (17/7).

Adapun bunyi Pasal 2 Ayat (1):
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan Pasal 3:
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,  menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka karena diduga mengatur proyek e-KTP mulai dari proses perencanaan dan pembasan anggaran hingga pengondisian pemenang lelang di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2011-2012.

Novanto melakukan pengaturan tersebut melalui pengusaha rekanan Kemendagri, Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Akibatnya, negara mengalami kerugian keuangan atau perekonomian setidak-tidanya Rp 2,3 trilyun dari proyek senilai Rp 5,9 trilyun tersebut, karena pembayaran barang-barang untuk e-KTP di luar harga wajar.

"Indikasi kerugian negara dalam kasus ini yang dihitung BPKP adalah Rp 2,3 trilyun karena pembayaran lebih mahal dari harga wajar atau riil dari barang-barang yang diperlukan dalam e-KTP," ujar Agus.

Adapun rinciannya, yakni total pembayaran ke konsorsium PNRI Rp 4,9 trilyun dari 21 Oktober 2011 sampai dengan 30 Desember 2013. "Harga wajar (riil) e-KTP tersebut diperkirakan Rp 2,6 trilyun," katanya.


Reporter: Iwan Sutiawan

Last modified on 18/07/2017

Share this article

K2_AUTHOR