KPK: Penetapan Setya Novanto Bukan Terkait ''Ulah'' Pansus

Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) seusai memberikan keterangan pers tentang penetapan tersangka Setya Novanto (GATRAnews/Adi Wijaya)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penetapan Ketua DPR RI, Setya Novanto, sebagai tersangka korupsi e-KTP bukan karena Pansus Angket KPK di DPR terus "menyerang" KPK.

"Ini tak terkait dengan pansus. Dari sisi itu, kami dengan pansus, satu-satunya cara KPK, cepat kerjanya," kata Agus Rahardjo, Ketua KPK dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Senin malam (17/7).

KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka karena telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkaranya dari penyelidikan ke penyidikan dan menetapkan tersangka.

Agus menegaskan, KPK akan menyiapkan bukti-bukti dugaan keterlibatan legislator dari Partai Golkar tersebut dan meminta publik untuk terus mengawal hingga perkaranya disidang dan divonis pengadilan. "Nanti kita adu bukti di pengadilan. Semuanya proses kita serahkan ke pengadilan. KPK akan bawa alat bukti dalam proses ini," ujar Agus.

Setya Novanto diduga mengendalikan proyek e-KTP melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong sehingga merugikan keuangan negara Rp 2,3 trilyun dari proyek senilai Rp 5,9 trilyun di Kementerian Dalam Negeri (Kemendari) tahun anggaran 2011-2012.

"Saudara SN [Setya Novanto] melalui AA [Andi Agustinus] diduga memiliki peran, baik dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR dan proses pengadaan barang jasa dalam proyek e-KTP," kata Agus.

Adapun peran Setya Novanto melalui Andi Narogong dalam pelelangan e-KTP, adalah mengondisikan dan mengatur pemenang lelang proyek senilai Rp 5,9 trilyun di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut. "SN [Setya Novanto] melalui AA diduga telah mengondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa e-KTP," ujar Agus.

Sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, lanjut Agus, korupsi e-KTP ini diduga sudah direncanakan dalam dua tahap, yakni sejak proses perencanaan yakni dalam tahap pengganggaran serta proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Setya Novanto juga  diduga dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya.

"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya," kata Agus.

Akibat perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama itu, negara mengalami kerugian keuangan atau perekonomian sekurang-kurangnya Rp 2,3 trilyun dari proyek senilai Rp 5,9 trilyun.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangka Setya Novanto melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan

Editor:  Nur Hidayat

Last modified on 17/07/2017

Share this article

K2_AUTHOR