KPK Siap Ladeni Jika Setya Novanto Ajukan Praperadilan

Ketua KPK, Agus Rahardjo (tengah) (GATRAnews/Adi Wijaya/adi3)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap meladeni jika Ketua DPR RI, Setya Novanto, akan mengajukan praperadilan untuk menguji keabsahan status barunya sebagai tersangka korupsi e-KTP.



Ketua KPK, Agus Rahardjo di KPK, Jakarta, Senin malam (17/7), mengatakan, pihaknya tidak akan menolak untuk meladeni Novanto. "Tidak ada kata untuk menolak, kalau harus kita hadapi nanti kita hadapi," ujarnya.

Senada dengan Agus, juru bicara KPK, Febri Diansyah, mempersilakan Novanto untuk mengajukan praperadilan karena itu merupakan hak dari tersangka untuk mengujinya di pengadilan. "Tentu hak setiap orang ajukan praperadilan, silakan saja," katanya.

KPK akan meladeni sesuai hukum acara yang berlaku jika legislator dari Fraksi Partai Golkar itu benar-benar mempersoalkan statusnya sebagai tersangka korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,3 trilyun tersebut.

"Kami akan hadapi sesuai hukum acara yang berlaku. Sama seperti pihak lain yang kalau ada gugatan, tentu kami jawab," katanya.

Soal independensi hakim yang rentan goyah karena sesuatu hal yang tidak diinginkan, menurut Febri, KPK masih percaya bahwa hakim akan independen dan banyak pihak yang akan mengawal jalannya sidang jika Novanto benar-benar mengajukan praperadilan.

"Kami percaya indipendensi kekuasan kehakiman. Publik sama-sama melihat KPK dan institusi pengadilan untuk kawal perkara ini. Kita berangkat MA dan jajarannya akan berangkat dan bertindak seadil-adilnya," ujar Febri.

KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka karena diduga mengatur proyek e-KTP mulai dari proses perencanaan dan pembasan anggaran hingga pengondisian pemenang lelang di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2011-2012.

Novanto melakukan pengaturan tersebut melalui pengusaha rekanan Kemdagri, Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Akibatnya, negara mengalami kerugian keuangan atau perekonomian setidak-tidanya Rp 2,3 trilyun dari proyek senilai Rp 5,9 trilyun tersebut, karena pembayaran barang-barang untuk e-KTP di luar harga wajar.

"Indikasi kerugian negara dalam kasus ini yang dihitung BPKP adalah Rp 2,3 trilyun karena pembayaran lebih mahal dari harga wajar atau riil dari barang-barang yang diperlukan dalam e-KTP," ujar Agus.

Adapun rinciannya, yakni total pembayaran ke konsorsium PNRI Rp 4,9 trilyun dari 21 Oktober 2011 sampai dengan 30 Desember 2013. "Harga wajar (riil) e-KTP tersebut diperkirakan Rp 2,6 trilyun," katanya.

Atas perbuatan tersebut KPK menyangka Setya Novanto melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan

Last modified on 17/07/2017

Share this article

K2_AUTHOR