KPK: Bukti Novanto Terlibat e-KTP, Disampaikan di Sidang

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka baru pada kasus dugaan korupsi penerapan KTP elektronik (e-KTP) di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7). (GATRAnews/Adi Wijaya/AK9)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membeberkan dasar atau bukti yang digunakan untuk menetapkan Ketua DPR RI, Setya Novanto, sebagai tersangka korupsi e-KTP, khususnya keterangan dalam sidang terdakwa Irman dan Sugiharto hanya akan disampaikan di pengadilan.



"Nanti kita akan gelar di pengadilan supaya pengadilannya berjalan, kita akan buka bukti-buktinya di pengadilan," kata Agus Rahardjo, Ketua KPK, di Jakarta, Senin malam (17/7).

KPK enggan menyampaikan bukti atau keterangan saksi atau terdakwa yang menyebut Setya Novanto terlibat mengatur proyek e-KTP dan menerima uang dari proyek senilai Rp 5,9 trilyun tersebut.

Menurut Agus, pertanyaan soal bukti di persidangan yang menjadi salah satu bukti untuk menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka itu sudah masuk ke materi penyidikan.

"Banyak yang terkait materi pemeriksaan dan materi ini sebaiknya tidak disampaikan di sini [konferensi pers], nanti kita akan gelar di pengadilan," ujar Agus.

Sedangkan apakah KPK telah siap menghadapai ''serangan balik'' dari Pansus Angket yang kemungkinan akan kian gencar pascapenetapan tersangka Setya Novanto, Agus mengatakan, satu-satunya cara adalah KPK berkerja cepat dalam menuntaskan kasus korupsi.

"Satu-satunya cara KPK adalah mempercepat kerjanya, meningkatkan performance untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita tidak terpengaruh dengan itu," ujarnya. 

KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka karena diduga mengatur proyek e-KTP mulai dari proses perencanaan dan pembasan anggaran hingga pengondisian pemenang lelang di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2011-2012.

Novanto melakukan pengaturan tersebut melalui pengusaha rekanan Kemendagri, Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Akibatnya, negara mengalami kerugian keuangan atau perekonomian setidak-tidanya Rp 2,3 trilyun dari proyek senilai Rp 5,9 trilyun tersebut, karena pembayaran barang-barang untuk e-KTP di luar harga wajar.

"Indikasi kerugian negara dalam kasus ini yang dihitung BPKP adalah Rp 2,3 trilyun karena pembayaran lebih mahal dari harga wajar atau riil dari barang-barang yang diperlukan dalam e-KTP," ujar Agus.

Adapun rinciannya, yakni total pembayaran ke konsorsium PNRI Rp 4,9 trilyun dari 21 Oktober 2011 sampai dengan 30 Desember 2013. "Harga wajar (riil) e-KTP tersebut diperkirakan Rp 2,6 trilyun," katanya.


Reporter: Iwan Sutiawan

Last modified on 18/07/2017

Share this article

K2_AUTHOR