KPK Enggan Tanggapi Soal Kabar Dugaan Manuver Setya Novanto

Ketua DPR RI, Setya Novanto(GATRA/Jongki Handianto/re1)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan menanggapi apakah sudah mempunyai data atau informasi atas kabar dugaan manuver Ketua DPR RI, Setya Novanto, hingga melakukan pendekatan ke pengadilan agar membebaskannya dari kasus korupsi e-KTP.



"Apakah kami punya data, mempunyai informasi, biar kami nanti yang mengatur langkah-langkah dan strateginya," kata Agus Rahardjo menjawab pertanyaan wartawan di KPK, Jakarta, Senin malam (17/7).

Begitupun soal kabar dugaan adanya penggelontoran dana ke Pansus Angket KPK agar terus ''menyerang'', Agus mengatakan, pihaknya akan menunjukkan bahwa penetapan tersangka sudah sesuai prosedur.

"Terkait dengan pansus, pasti kami membawa yang bersangkutan ke proses penyidikan ini bukan sesuatu yang serampangan, pasti kita punya 2 alat bukti yang kuat. Oleh karena itu, proses berikutnya diikuti saja di dalam sesi pengadilan," katanya.

KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka karena diduga mengatur proyek e-KTP mulai dari proses perencanaan dan pembasan anggaran hingga pengondisian pemenang lelang di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2011-2012.

Novanto melakukan pengaturan tersebut melalui pengusaha rekanan Kemdagri, Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Akibatnya, negara mengalami kerugian keuangan atau perekonomian setidak-tidanya Rp 2,3 trilyun dari proyek senilai Rp 5,9 trilyun tersebut, karena pembayaran barang-barang untuk e-KTP di luar harga wajar.

"Indikasi kerugian negara dalam kasus ini yang dihitung BPKP adalah Rp 2,3 trilyun karena pembayaran lebih mahal dari harga wajar atau riil dari barang-barang yang diperlukan dalam e-KTP," ujar Agus.

Adapun rinciannya, yakni total pembayaran ke konsorsium PNRI Rp 4,9 trilyun dari 21 Oktober 2011 sampai dengan 30 Desember 2013. "Harga wajar (riil) e-KTP tersebut diperkirakan Rp 2,6 trilyun," katanya.

Atas perbuatan tersebut KPK menyangka Setya Novanto melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan

Last modified on 18/07/2017

Share this article

K2_AUTHOR