Juru bicara KPK Febri Diansyah (GATRAnews/Adi Wijaya/AK9) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil ulang advokat Farhat Abbas karena mangkir dari pemeriksaan
Ketua KPK Agus Rahardjo (GATRAnews/Adi Wijaya/AK9) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat berupaya meminta keterangan dari Direktur Biomorf Lone LLC, Johannes
Pengunjung memadati arena pameran Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2017 (Antara/Zarqoni Maksum/yus4) Tangerang, GATRAnews - Gelaran pameran mobil Gaikindo Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02) Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu hasil koordinasi dengan Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat
Penyidik KPK Novel Baswedan (ANTARA/Monalisa/HR02) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjalani operasi atau bedah besar di bagian mata kirinya di
Kesepakatan Bersama Angkasa Pura I dan Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dalam Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara’, di Yogyakarta, Senin (14/8). (Gatra/Arif Koes/AK9)
Andi Narogong (GATRAnews/Adi Wijaya/yus4) Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta akan menggelar sidang perdana kasus korupsi e-KTP pada Kementerian Dalam Negeri

KPP: Ketua MA Harus Sanggup Benahi Peradilan

Jakarta, GATRAnews - Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) meminta hakim agung memilih calon Ketua Mahkamah Agung (MA) yang sanggup memperbaiki peradilan dan membenahi sejumlah catatan kinerja kepemimpinan Hatta Ali, selama lima tahun memimpin MA yang akan berakhir 20 Februari 2017. "Sebagai pimpinan tertinggi lembaga peradilan di Indonesia, banyak catatan terhadap kinerja Hatta Ali," demikian siaran pers KPP, yang diterima GATRAnews di Jakarta, Minggu (12/2).

Berdasarkan catatan KPP, kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan terbilang sangat rendah. Hal ini bersesuaian dengan fakta banyaknya kasus korupsi di lingkungan peradilan yang melibatkan para wakil Tuhan.

"Selesainya masa jabatan Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung, maka akan dilakukan pemilihan Ketua Mahkamah Agung yang ke-14. Mengacu pada Pasal 8 Ayat (7) Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009, pemilihan Ketua Mahkamah Agung ini dilakukan secara internal oleh para Hakim Agung.

Pemilihan tersebut paling sedikit dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Hakim Agung. Berbeda dengan lembaga lain yang prosesnya cenderung terbuka kepada publik sejak awal.

Hingga saat ini belum diketahui siapa calon yang memperebutkan kursi pimpinan MA, termasuk Hatta Ali yang dimungkinkan untuk kembali menjabat karena secara usia, dia masih memiliki sisa masa bakti selama 3 tahun lagi, atau hingga 2020.

Proses yang tidak terbuka dan tanpa partisipasi publik ini menyebabkan ketiadaan gambaran awal mengenai proses pemilihan ketua MA yang baru.  Padahal, posisi ketua MA memiliki peran penting dalam memastikan hadirnya keadilan dan ditegakannya prinsip-prinsip negara hukum.

Karenanya publik hanya bisa menuntut agar ketua MA yang baru, siapapun yang maju dan terpilih, untuk membenahi lembaga peradilan dan membersihkannya dari praktik-praktik korupsi, belajar dari kepemimpinan sebelumnya.

Berkaca ke belakang selama Hatta Ali menjabat, tercatat beberapa persoalan menjadi sorotan publik. Terbaru, kasus dugaan keterlibatan mantan Sekretaris MA, Nurhadi, dalam praktik pengaturan perkara.

Kasus yang berawal dari ditangkapnya Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi salah satu kotak pandora yang membuka modus-modus judicial corruption yang diduga melibatkan berbagai elemen di lembaga peradilan.

Catatan MaPPI FHUI selama 2016 kemarin terdapat lebih dari 15 orang pegawai dan pejabat di lingkungan peradilan yang diduga terlibat kasus korupsi.
Sepanjang tahun 2016, Komisi Yudisial (KY) menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebanyak 1.682 laporan dan 1.899 laporan surat tembusan.

Dari ribuan laporan tersebut, sebanyak 87 hakim direkomendasikan ke MA untuk diberikan sanksi dengan rincian 57 hakim dijatuhi sanksi ringan, 19 hakim dijatuhi sanksi sedang, dan 11 hakim dijatuhi sanksi berat.

MA sendiri menerima jumlah pengaduan yang lebih banyak sepanjang tahun 2016, yakni 2.336 pengaduan. Dengan rincian, 1.810 dari Badan Pengawasan (Bawas). Artinya, ada kenaikan sebanyak 958 pengaduan dari tahun 2015.

KPP terdiri dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Lembaga Kajian ada Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Legal Roundtable (ILR), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI).


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Share this article