KPK Bukan Sedang ''Berjudi'' dalam Kasus e-KTP

Jakarta, GATRAnews - Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mempunyai bukti yang cukup, sehingga berani menyebut "nama-nama besar", dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, dalam kasus megakorupsi e-KTP. Hal itu diungkapkannya dalam diskusi bertajuk "Perang Politik e-KTP", di Jakarta, Sabtu (18/3).

Agus menyampaikan, KPK tentunya bukan asal-asalan atau hanya gambling alias berjudi mencantumkan nama-nama tersebut. "Terlalu berjudi kalau KPK mencantumkan sesuatu tidak memiliki alat bukti. Normatifnya di UU KPK punya hal yang ketat," kata Agus.

Menurutnya, nama-nama yang diseut dalam dakwaan bersama-sama Irman dan Sugiharto, terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, hanya tinggal melengkapi atau memperkuat bukti keterlibatannya.

Untuk memperkuat bukti, bisa diperoleh dari fakta persidangan, termasuk keterangan terdakwa Irman dan Sugiharto. "Kan kesaksian di dua terdakwa bisa jadi alat bukti, KPK butuh legitimasi," ujarnya.

Selain itu, karena kasus e-KTP ini melibatkan banyak pihak, maka perlu waktu dan personel untuk mengusutnya. "Jadi kita sabar saja menunggu karena orangnya juga banyak. Karena jelas faktanya sudah ada yang kembalikan sampai Rp 250 milyar," ujar Agus.

Tentunya publik tetap mengharapkan KPK tetap bekerja maksimal agar kotak pandora e-KTP ini terkuak dan nama-nama yang disebut dalam dakwaan bersama-sama Irman dan Sugiharto diproses hukum.

"Siapapun yang terlibat di situ, terutama nama-nama yang sudah disebut di dakwaan diproses secara hukum, sehingga masyarakat percaya [KPK] bekerja sesuai rel, tidak diintervensi, kalau perlu kita masyarakat bersama-sama memberikan dukungan kpd KPK," ujarnya.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum KPK mendakwa Irman dan Sugiharto bersama-sama dengan Andi Agus Tinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang atau jasa di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta pihak lainnya melakukan perbuatan melawan hukum dalam proyek e-KTP.

Para terdakwa juga bersama-sama Isnu Edhi Wijaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal Kemendagri, Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2011.

"Melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum para tedakwa dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2013, telah mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu," tandas Irene Putrie, Jaksa Penuntut Umum KPK.

Para terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya para terdakwa, orang lain: Gamawan Fauzi, Diah Anggraini, dan Dradjat Wisnu Setyawan beserta 6 orang panitia pengadaan.

Kemudian, Husni Fahmi beserta 5 orang anggota tim teknis , Johannes Marliem, Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, Olly Dondokambey, Melchias Marchus Mekeng! Mirwan Amir, Tamsil Lindrung, Taufik Effendi, Tegus Djuarno, dan Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo.

Selanjutnya, Arief Wibowo, Mustoko Wni, Rindoko, Jazuli Juwaeni, Agun Gunandjar Sudarsa, Ignatius Mulyono, Miryam S Haryani, Nu'man Abdul Hakim, Abdul Malik Harmaen, Jamal Aziz, Markus Nari, Yasonna Laoly dan 37 anggota Komisi II DPR lainnya.

Selain itu, memperkaya korporasi yakni Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI), PT Len Industri, PT Quadra Solution, PT Sandipala Artha Putra, PT Sucofindo, Manajemen Bersama Konsorsium PNRI.

"Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.314.904.234.275,35 [Rp 2,3 trilyun] atau setidak-tidaknya sejumlah itu," katanya.

Atas perbuatan ini, jaksa mengancam keduanya melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Share this article