Jaksa Agung akan Tanya JPU Soal Tuntutan Terhadap Ahok

Jakarta, GATRAnews - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo akan menanyakan kepada jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara soal rencana tuntutan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (BTP/Ahok) dalam kasus penodaan agama yang kini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. "Tentunya nanti saya yang akan nanya langsung ke tim jaksanya [soal tuntutan terhadap Ahok]," kata Prasetyo, di Jakarta, akhir pekan ini.

Prasetyo menyampaikan keterangan tersebut, menyusul rencana jaksa penuntut umum Kejari Jakut yang nantinya akan menyampaikan rencana tuntutan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum), Noor Rochmad dan jaksa agung.

Soal tuntutan yang akan diajukan terhadap terdakwa BTP, menurut Prasetyo, merupakan hasil analisa dari fakta dan pembuktian di persidangan. Kemudian majelis hakim akan menjatuhkan vonis.

"Yang menentukan tuntutan kita dan putusan hakim adalah fakta persidangan, bukan asumsi dan opini, tapi fakta," ujarnya.

Prasetyo menyebutkan, pihaknya terus memantau dan mengevaluasi fakta persidangan perkara Ahok karena perkara yang masih bergulir di PN Jakut ini menyedot perhatian masyarakat.

"Selama ini dievaluasi terus, JAM Pidum juga saya rasa mengevaluasi terus, selalu mendapatkan laporan-laporan perkembangan [persidangan]," katanya.

Sidang perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa BTP telah memasuki babak akhir dan pihak terdakwa sudah mengajukan saksi fakta dan meringankan serta ahli. Setelah pemeriksaan saksi fakta dan meringankan, ahli selesai, kemudian dilanjutkan pemeriksaan terdakwa. Setelah itu, giliran jaksa penuntut umum Kejari Jakut yang dipimpin Ali Mukartono membacakan tuntutan.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum Kejari Jakut mendakwa BTP melakukan penodaan agama dan menjeratnya dengan dakwaan alternatif. Dakwaan altenatif pertama, yakni melanggar Pasal 156a KUHP. Dakwaan alternatif keduanya, melanggar Pasal 156 KUHP. Adapun ancaman pidana Pasal 156a KUHP adalah maksimal 5 tahun penjara. Sedangkan Pasal 156 KUHP, ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Share this article