Barang bukti OTT PN Jaksel (ANTARA/Hafidz Mubarak/HR02) Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Panitera Pengganti (PP) Penggadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel),
Ilustrasi (GATRAnews/Abdurachman/AR7) Jakarta, GATRAnews - Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidaknya menangkap 4 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Panitera
Juru bicara KPK Febri Diansyah (GATRAnews/Adi Wijaya/AK9) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil ulang advokat Farhat Abbas karena mangkir dari pemeriksaan
Ketua KPK Agus Rahardjo (GATRAnews/Adi Wijaya/AK9) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat berupaya meminta keterangan dari Direktur Biomorf Lone LLC, Johannes
Pengunjung memadati arena pameran Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2017 (Antara/Zarqoni Maksum/yus4) Tangerang, GATRAnews - Gelaran pameran mobil Gaikindo Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02) Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu hasil koordinasi dengan Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat
Penyidik KPK Novel Baswedan (ANTARA/Monalisa/HR02) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjalani operasi atau bedah besar di bagian mata kirinya di

KPK Kembali Buka Kasus BLBI

Kwik Kian Gie (Dok Gatra/AK9)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penanganan kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI), yang pernah terhenti setelah pergantian pimpinan lembaga antirasuah. Hal ini terungkap setelah mantan Menteri Koordinator Perekonomian Kwik Kian Gie datang ke gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/4). Kwik kepada wartawan mengaku telah memberikan keterangan mengenai hal itu.

"Ada kasus, pertama yang sedang disidik dan saya dimintai keterangan-keterangan oleh KPK. Tentu saja ketika saya menjabat sebagai menko dan pernah ada urusan dengan BLBI dan semua konsekuensinya," kata menteri di masa pemerintahan Presiden Megawati itu.

Kwik menyebutkan, pemeriksaan kali ini terkait Bank Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim yang mendapatkan SKL BLBI sejumlah Rp 27,4 trilyun. SKL itu diberikan pada April 2004 setelah BDNI menyerahkan aset di antaranya PT Dipasena dan GT Tire. "BDNI [kasusnya] antara 2001, 2002, sampai 2004," katanya

Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan bahwa pihaknya telah meminta keterangan Kwik. "Tadi memang ada pemeriksaan, namun belum dapat info lengkap agenda pemeriksaan tersebut, persis dalam konteks apa," katanya.

Namun demikian, Febri membenarkan bahwa KPK sebelumnya pernah menangani kasus SKL BLBI. "Sebelumnya KPK melakukan pencarian informasi di penyelidikan kasus terkait BLBI. Belum nanti pastikan dulu info itu, di penyelidikan bisa panggil saksi bahasa undang, kami cek lagi sejauhmana proses selanjutnya," katanya.

Kasus ini terjadi setelah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengeluarkan SKL berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 yang kondang dengan istilah Inpres Release dan Discharge yang berisi pemberian jaminan kepastian hukum terhadap debitur yang telah menuntaskan kewajibannya. SKL juga menyebut adanya tindakan hukum kepada debitur yang diketahui tidak menyelesaikan kewajibannya. Hal itu didasari oleh penyelesaian kewajiban pemegang saham.

Berdasarkan informasi yang beredar, sejumlah pengusaha kakap menerima SKL BLBI, antara lain pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BNDI) Sjamsul Nursalim, pengusaha The Nin King, Salim Group, di mana terungkap utang Salim Group ketika dibuatkan SKL mencapai lebih dari Rp 55 trilyun. Akan tetapi dua tahun setelah SKL terbit, aset Salim Group yang diserahkan hanya bernilai Rp 30 trilyun.

Kemudian, James Sujono Januardhi dan Adisaputra Januardhy (PT Bank Namura Internusa dengan kewajiban sebesar Rp 303 milyar), Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian, Rp 424,65 milyar), Lidia Muchtar (Bank Tamara, Rp 189,039 milyar), Marimutu Sinivasan (PT Bank Putera Multi Karsa, Rp 790,557 milyar), Omar Putihrai (Bank Tamara, Rp 159,1 milyar), Atang Latief (Bank Bira, kewajiban membayar Rp 155,72 milyar), dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Istimarat, Rp 577,812 milyar).

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, dari dana BLBI sebesar Rp 144,5 trilyun yang sudah dikucurkan ke 48 bank umum nasional, merugikan keuangan negara sebesar Rp 138,4 trilyun. Sementara, audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan terdapat penyimpangan sebesar Rp 54,5 trilyun dari 42 bank penerima BLBI. BPKP bahkan menyimpulkan Rp 53,4 trilyun dari penyimpangan itu terindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Share this article