Komisi Pemberantasan Korupsi (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02) Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu hasil koordinasi dengan Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat
Penyidik KPK Novel Baswedan (ANTARA/Monalisa/HR02) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjalani operasi atau bedah besar di bagian mata kirinya di
Kesepakatan Bersama Angkasa Pura I dan Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dalam Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara’, di Yogyakarta, Senin (14/8). (Gatra/Arif Koes/AK9)
Andi Narogong (GATRAnews/Adi Wijaya/yus4) Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta akan menggelar sidang perdana kasus korupsi e-KTP pada Kementerian Dalam Negeri
Juru bicara KPK Febri Diansyah (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02) Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai, M Nasir, sebagai tersangka
Rumah Sekap KPK di Depok, Jawa Barat (GATRAnews/Wem Fernandez/HR02) Depok, GATRAnews - Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK), Jumat, (11/8), petang tadi mendatangi
Jakarta, GATRAnews – Mantan Auditor senior Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sudirman meminta institusinya dibubarkan. Dirinya menilai BPKP merupakan mata rantai dari praktik korupsi di

KPK Tahan Mantan Pejabat KBRI Malaysia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (GATRAnews/Adi Wijaya/AK9)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Atase Keimigrasian Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia Dwi Widodo, sebagai tersangka kasus suap.



"Hari ini dilakukan penahanan terhadap tersangka DW [Dwi Widodo] untuk 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan di Rutan Guntur," kata Febri Dinasyah, juru bicara KPK di Jakarta, Jumat (21/4).

KPK menahan Dwi sebagai tersangka penerbitan paspor Indonesia dengan metode reachout tahun 2016 dan visa dengan metode calling visa tahun 2013 hingga 2016 untuk warga Indonesia di Malaysia.

Sementara Dwi enggan menanggapi soal penahanannya saat petugas membawanya menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Guntur, Jakarta Selatan. Mengenakan rompi oranye, Dwi memilih bungkam.

Sementara kuasa hukum tersangka Dwi, Yans Jailani, enggan menyampaikan soal kasus yang membelit kliennya dengan alasan merupakan itu sudah masuk dalam materi perkara.

"Itu sudah materi perkara, karena kalau memang ada, karena kita tau sendiri kan KPK punya alat bukti. Nanti mungkin akan disampaikan," kata Jailani.

KPK menetapkan Dwi sebagai tersangka karena diduga menerima suap milyaran rupiah terkait penerbitan paspor Indonesia dengan metode reachout tahun 2016 dan visa dengan metode calling visa tahun 2013 hingga 2016 untuk WNI di Malaysia.

Berdasarkan perhitungan sementara, diduga Dwi menerima suap Rp 1 milyar dari perusahaan yang bertugas sebagai agen pengurusan paspor WNI di Malaysia yang hilang ataupun rusak.

Perusahaan tersebut selanjutnya memungut biaya yang melebihi tarif resmi.‎ Terlebih lagi perusahaan itu bukan dalam kapasitas sebagai mitra KBRI dalam persoalan paspor dan visa.

KPK menyangka Dwi Widodo melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001.


Reporter: Iwan Sutiawan

Editor: Nur Hidayat 

Share this article