Anggota Komisi VI DPR RI bidang Industri, Perdagangan dan BUMN, Rieke Diah Pitaloka (GATRA/Adi Wijaya/HR02) Jakarta, GATRAnews - Anggota Komisi VI DPR RI bidang Industri, Perdagangan dan BUMN,
Hakim tunggal praperadilan Setya Novanto Cepi Iskandar (tengah) memimpin sidang perdana praperadilan Setya Novanto terhadap KPK terkait status tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik di
Mahkamah Konstitusi (GATRA/Rifki/HR02) Jakarta, GATRAnews - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) menggelar aksi damai di  Gedung
Wali Kota Batu Jawa Timur Eddy Rumpoko (ANTARA/Reno Esnir/HR02) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota (Wako) Batu, Eddy Rumpoko; Kepala Bagian Unit
Terdakwa Bertanggung Jawab Saat Pelajaran Renang Berlangsung (Foto: AP/Dok. GATRAnews) Jakarta, GATRAnews – Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang kasus kematian Gabriella
Kejaksaan Agung (dok.GATRA/Dharma Wijayanto/yus4) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Pidsus Kejagung) sedang menyelidiki pihak-pihak yang diduga memberikan gratifikasi
Juru bicara KPK Febri Diansyah (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil Ketua DPR RI Setya Novanto untuk menjalani

Kejagung Sudah Inventarisir Nama-Nama Terpidana Mati

Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo (GATRA/Dharma Wijayanto/AK9)

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menginventarisir nama-nama terpidana mati yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), apakah sudah menggunakan seluruh hak hukumnya atau belum. "Nama-namanya ada, tapi justru kita lihat apakah semua haknya sudah diberikan atau belum," kata Jakasa Agung H Muhammad Prasetyo, di Jakarta, Jumat (19/5).

Kejagung akan mengecek nama-nama terpidana yang putusannya sudah inkrahct untuk memastikan apakah sudah menggunakan seluruh hak hukumnya atau belum, agar yang dieksekusi tidak menimbulkan permasalahan.

"Jangan sampai nanti setelah dieksekusi, ada yang protes lagi, ini kan belum mengajukan grasi, belum mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan sebagainya," kata Prasetyo.

Saat ini, lanjut Prasetyo, salah satu kendala yang dihadapai Kejaksaan adalah putusan Mahkamah Konstitisi (MK) yang menghapus batas waktu satu tahun harus mengajukan grasi setelah putusan inkracht.

"Itu juga merupakan kendala kita, karena grasi bisa diajukan kapan saja. Persoalannya ini tentunya kita akan minta fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk batasan-batasan itu. Nggak bisa dibiarkan lepas tanpa ada pembatasan, karena kalau sudah seperti itu, menjadi tidak ada lagi kepastian hukum," katanya.

Sedangkan saat wartawan menanyakan nama-nama terpidana mati yang sudah diinventarisir, Prasetyo memperilakan untuk menanyakannya kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Noor Rachmad.

Terkait terpidana mati yang ditunda eksekusinya, di antaranya 10 terpidana mati jilid tiga, Prasetyo mengatakan, masih dalam tahap eveluasi. Ke-10 terpidana mati tersebut adalah Agus Hadi, Pujo Lestari, dan Merry Utami, ketiganya warga Indonesia.

Sisanya, yakni tujuh terpidana mati lainnya merupakan warga asing, yaitu Ozias Sibanda dan Fredderik Luttar (keduanya warga negara Zimbabwe), Obina Nwajagu, Okonkwo Nongso Kingsley, Eugene Ape (ketiganya asal Nigeria). Lalu, Zulfiqar Ali (Pakistan), dan Gurdiph Singh (India).


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Share this article