KPK Tahan 3 Pimpinan DPRD dan Kadis PU Mojokerto

Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo (ANTARA/Hafidz Mubarak/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Ketua DPRD Mojokerto, Purnomo, dan dua wakilnya, Abdullah Fanani dan Umar Faruq, serta Kepala Dinas PU Mojokerto, Wiwiet Febryanto, setelah menetapkan mereka sebagai tersangka. 



"Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama," kata Febri Diansyah, juru bicara (Jubir) KPK di Jakarta, Sabtu (17/6). KPK menahan keempat tersangka tersebut di empat empat rumah tahanan (Rutan).

Penyidik menjebloskan Purnomo ke Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK Pomdan Jaya Guntur. Sementara Fanani ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan. Tersangka Wiwiet ditahan di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur (Jaktim) dan Umar jebloskan ke sel Rutan Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus).

Keempat orang di atas merupakan tersangka suap pengalihan anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Mojokerto tahun anggaran 2017 sejumlah Rp 13 milyar.

Penetapan tersangka itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Satgas KPK di Mojokerto, Jawa Timur (Jatim), Jumat hingga Sabtu dinihari (16-17/6). Setelah itu, Satgas memeriksa mereka secara intensif.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara hari ini, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji," ujar Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK.

Wiwiet Febryanto memberikan suap kepada jajaran pimpinan DPRD Kota Mojokerto setelah terjadi kesepakatan akan memberikan komitmen fee sejumlah Rp 500 juta untuk memuluskan pengalihan anggaran tersebut.

Dalam OTT tersebut Tim Satgas KPK mengamankan 6 orang dan menyita uang sejumlah Rp 470 juta dari perantara suap Wiwiet kepada jajaran pimpinan DPRD Mojokerto. Uang itu terdiri dari Rp 300 juta untuk pembayaran komitmen fee Rp 500 juta.

"Rp 300 juta untuk pembayaran komitmen yang harusnya Rp 500 juta untuk pengalihan anggaran di Dinas PU. Rp 170 juta lagi diduga terkait komitmen setoran, komitmen untuk triwulan yang disepakati sebelumnya," kata Basaria.

Sadangkan dua orang‎ yang diduga sebagai perantara masih diperiksa intensif oleh penyidik lembaga antirasuah dan belum ditetapkan sebagai tersangka.

Pemberian uang sejumlah Rp 300 juta itu bukan kali pertama, karena pada tanggal 10 Juni 2017, sudah diberikan uang sejumlah Rp 150 juta kepada pihak DPRD Mojokerto.

KPK menyangka Wiwiet selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberntasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan penerima suapnya tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto yakni Purnomo, Umar Faruq, dan Abdullah Fanani disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan

Share this article