HMS: DPR Harusnya Minta KPK Selesaikan Kasus BLBI dan Century

Gerakan HMS berikan santunan kepada anak yatim (GATRAnews/Iwan Sutiawan/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) menyatakan DPR harusnya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar seperti Bank Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), bukan malah gulirkan angket untuk bocorkan penyidikan megakorupsi e-KTP.



"Kalau betul-betul mau minta KPK menegakkan hukum secara nyata, maka apa yang menjadi tungggakan KPK harus dituntaskan, di antaranya korupsi BLBI ratusan trilyun, Bank Century Rp 7,4 trilyun," kata Sasmito Hadinegoro, Ketum Gerakan HMS di sela-sela acara buka puasa pengurus HMS dengan anak yatim di Jakarta Barat, Sabtu (17/6).

DPR, lanjut Sasmito, harusnya mendesak KPK menuntaskan tunggakan kasus-kasus besar seperti BLBI dan Bank Century, bukan menghabiskan waktu menyoal masalah yang tidak terkait dengan kepentingan rakyat.

"Kalau mereka angket rame-rame itu untuk berkelahi, membuang-membuang waktu saja. Kata Jokowi kita harus kerja, kerja, kerja," ujar Sasmito.

DPR harus mendesak KPK selesaikan kasus-kasus besar, karena lembaga antirasuah belum melanjutkan kasus Bank Century yang angketnya dulu sangat menggegerkan rakyat Indonesia.

"Jelas-jelas ada korupsi kasat mata Rp 7,4 trilyun disutradarai Sri Mulyani dan Boediono, meskipun sudah direkomendasikan paripurna DPR untuk dilanjutkan penanganannya oleh penegak hukum, tapi penangananya sampai hari ini tidak ada yang dilakukan oleh Kejagung, Polri maupun KPK," ujarnya.

Meskipun hak angket merupakan wewenang DPR, tetapi jangan sampai angket hanya sebuah retorika semata. "Harusnya [DPR] minta KPK untuk bisa selesaikan dalam tahun 2017, para big fish, big fish mafia negara harus diseret ke meja hijau," katanya.

Sementara Lily Wahid menambahkan, pemerintah harusnya menyetop membayar utang para obligor BLBI yang mencapai Rp 60-Rp 80 trilyun per tahun menggunakan dana dari APBN.

"Bagi saya, tujuan HMS ini menghabisi pembayaran obligasi utang yang tiap tahun Rp 60-80 trilyun dari APBN kepada obligor-obligor yang sudah kaya-kaya, itu supaya dihentikan dan ini harus menjadi perhatiannya KPK. Percuma kalau hanya nangkepin korupsi-korupsi Rp 100 juta, Rp 200 juta, nggak ada gunanya," ujar Lily.

Dalam buka puasa bersama itu, Gerakan HMS memberikan santunan kepada puluhan anak yatim. Menurut Sasmito, ini merupakan bentuk kepedulian organisasinya terhadap anak-akan yatim.


Reporter: Iwan Sutiawan

Share this article