KPK Geledah Kantor DPRD dan Dinas PU Mojokerto

Barang bukti OTT di Mojokerto (ANTARA/Hafidz MUbarak/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor DPRD Mojokerto, Jawa Timur (Jatim), terkait operasi tangkap tangan (OTT) Jumat-Sabtu kemarin (16-17/6). "Iya [penggeledahan] kelanjutan OTT," kata Laode Muhammad Syarif, Wakil Ketua KPK, kepada wartawan, Minggu (18/6).



Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menambahkan, selain kantor DPRD Mojokerto, penyidik KPK juga menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mojokerto untuk mengumpulkan bukti suap.

"Ya benar, ada kegiatan penggeledahan di Mojokerto hari ini [Minggu] sebagai tindak lanjut OTT terhadap pimpinan DPRD Kota [Mojokerto] kemarin," ujarnya.

Namun Febri belum bisa menyampaikan hasil dari penggeledahan di dua kantor tersebut karena baru akan disampaikan pada hari Senin. "Besok [Senin] akan disampaikan update lebih lengkap terkait lokasi dan apa saja yang disita di sana," katanya.

Dalam kasus suap pengalihan anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Mojokerto sejumlah Rp 13 milyar tahun anggaran 2017, KPK telah menetapkan 4 tersangka.

Keempat tersangkanya adalah Ketua DPRD Mojokerto, Purnomo dan dua wakilnya, yakni Umar Faruq dan Abdullah Fanani, serta Kepala Dinas PU Mojokerto, Wiwiet Febryanto. Penetapan tersangka itu berawal dari OTT yang dilakukan Satgas KPK di Mojokerto dan Satgas memeriksa mereka secara intensif.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara hari ini, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji," ujar Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK.

Wiwiet Febryanto memberikan suap kepada jajaran pimpinan DPRD Kota Mojokerto setelah terjadi kesepakatan akan memberikan komitmen fee sejumlah Rp 500 juta untuk memuluskan pengalihan anggaran tersebut.

Dalam OTT tersebut Tim Satgas KPK mengamankan 6 orang dan menyita uang sejumlah Rp 470 juta dari perantara suap Wiwiet kepada jajaran pimpinan DPRD Mojokerto. Uang itu terdiri dari Rp 300 juta untuk pembayaran komitmen fee Rp 500 juta.

"Rp 300 juta untuk pembayaran komitmen yang harusnya Rp 500 juta untuk pengalihan anggaran di Dinas PU. Rp 170 juga lagi diduga terkait komitmen setoran, komitmen untuk triwulan yang disepakati sebelumnya," kata Basaria.

Sadangkan dua orang‎ yang diduga sebagai perantara masih diperiksa intensif oleh penyidik lembaga antirasuah dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik telah menahan keempat tersangka tersebut.

Pemberian uang sejumlah Rp 300 juta itu bukan kali pertama, karena pada tanggal 10 Juni 2017, sudah diberikan uang sejumlah Rp 150 juta kepada pihak DPRD Mojokerto.

KPK menyangka Wiwiet selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberntasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan penerima suapnya tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto yakni Purnomo, Umar Faruq, dan Abdullah Fanani disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan

Share this article