Pengaduan ke Komisi Informasi DI Yogyakarta Didominasi Soal Tanah

Yogyakarta,GATRAnews - Anggota Komisi Informasi Daerah (KID) DI Yogyakarta menyatakan selama 2016  pengaduan yang masuk ke KID didominasi persoalan agraria. Dari 17 kasus yang tertangani, sebanyak 9 kasus berhubungan dengan bidang agraria.

 

“Terakhir, kasus yang menyita perhatian adalah pengaduan dari Agus Artadi kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman terkait perizinan sebuah hotel di Kecamatan Depok,” kata Anggota KID DI Yogyakarta Martan Kiswanto dalam diskusi terbatas ‘Peran Komisi Informasi Dalam Penegakan Supremasi Hukum’, Senin (19/6).

Kasus yang juga menyita perhatian adalah persoalan warga dengan pemerintah desa di Kabupaten Sleman terkait perubahaan lahan pribadi menjadi tanah kas desa tanpa izin.

Sedangkan pada kasus-kasus lain, pengaduan lebih banyak berhubungan dengan dinas pemerintah yang dinilai tidak melaksanakan keterbukaan informasi ke publik terkait dokumen umum.

“Tahun ini, hingga akhir Mei lalu, baru empat pengaduan yang masuk. Minimnya pengaduan yang masuk ini menjadi perhatian internal karena kurangnya sosialisasi sehingga kami bersikap menunggu informasi,” lanjut Martan.

Martan menambahkan, sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebeterbukaan Informasi Publik, setiap warga negara berhak mendapatkan informasi berbasis dokumen yang dikeluarkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

Sementara itu, pegiat Klinik Keterbukaan Informasi Publik sekaligus dosen Universitas Islam Indonesia (UII) DI Yogyakarta Anang Zubaidy menjelaskan rendahnya pengaduan karena keputusan pemda dinilai tidak 'bertaring'.

“Padahal jika dilihat dari segi hukum, keputusan KID ini merupakan salah satu produk hukum yang harus ditaati semua lembaga. Jika tidak terpenuhi selama masa waktu yang telah ditentukan, maka bisa diajukan gugatan secara perdata,” jelas Anang.

Karena itu, untuk meningkatkan wibawa keputusan KID yang sudah diamanatkan UU, KID harus membangun komitmen dengan seluruh badan publik. Kedua, KID harus membangun komunikasi dengan media untuk memaksimalkan pelaksanaan sidang, putusan, hingga perkembangan pelaksanaan putusan.

“Bukan hanya badan pemerintah saja yang harus terbuka dengan semua informasi yang menyangkut publik. Namun lembaga swasta juga harus transparan. Kondisi inilah yang sekarang menjadi kendala,” pungkas Anang.



Reporter: Arif Koes Hernawan
Editor: Rosyid

Share this article