Anggota Komisi VI DPR RI bidang Industri, Perdagangan dan BUMN, Rieke Diah Pitaloka (GATRA/Adi Wijaya/HR02) Jakarta, GATRAnews - Anggota Komisi VI DPR RI bidang Industri, Perdagangan dan BUMN,
Hakim tunggal praperadilan Setya Novanto Cepi Iskandar (tengah) memimpin sidang perdana praperadilan Setya Novanto terhadap KPK terkait status tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik di
Mahkamah Konstitusi (GATRA/Rifki/HR02) Jakarta, GATRAnews - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) menggelar aksi damai di  Gedung
Wali Kota Batu Jawa Timur Eddy Rumpoko (ANTARA/Reno Esnir/HR02) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota (Wako) Batu, Eddy Rumpoko; Kepala Bagian Unit
Terdakwa Bertanggung Jawab Saat Pelajaran Renang Berlangsung (Foto: AP/Dok. GATRAnews) Jakarta, GATRAnews – Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang kasus kematian Gabriella
Kejaksaan Agung (dok.GATRA/Dharma Wijayanto/yus4) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Pidsus Kejagung) sedang menyelidiki pihak-pihak yang diduga memberikan gratifikasi
Juru bicara KPK Febri Diansyah (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil Ketua DPR RI Setya Novanto untuk menjalani

Mahasiswa Minta KPK Periksa Luhut Panjaitan 

 Luhut Binsar Pandjaitan (GATRAnews/Adi Wijaya/adi3)

Jakarta, GATRAnews - Ratusan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa NKRI berunjuk rasa di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jum'at (14/7) siang. Mereka menuntut agar lembaga rasuah tersebut memeriksa Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP) terkait dugaan keterlibatannya dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. 

 

Kordinator aksi Gerakan Mahasiswa NKRI Rahmat Imran mempertanyakan mengapa proyek reklamasi harus dilanjutkan. Mengingat, proyek tersebut hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan pengembang dan pihak asing.


"Proyek reklamasi diberikan ke salah satu pengembang swasta, yakni PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha dari PT Agung Podomoro Land. Tapi apa yang terjadi? Direktur PT Muara Wisesa Samudra, Renaldi Freyar Hawadi, diperiksa oleh KPK terkait kasus dugaan suap pembahasan Raperda tentang Reklamasi Teluk Jakarta," kata dia dalam keterangan tertulisnya.


"Masa kita menyerahkan sebagian tanah air kita kepada pengembang," sambungnya. 


Ia juga menilai, jika pernyataan mantan Jenderal TNI AD di sejumlah media, yang beralasan bahwa proyek reklamasi harus dilanjutkan karena sudah ada sejak era Presiden kedua RI Soeharto, tidaklah elok. Sebab, menurut dia, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pada sidang putusan yang digelar 31 Mei 2016, telah memenangkan gugatan nelayan atas SK Gubernur DKI Nomor 2269 Tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi 3 pulau di Teluk Jakarta.


"Reklamasi Teluk Jakarta ini juga memiliki banyak kerugian, termasuk menimbulkan kerusakan lingkungan. Ada 10 dampak buruk Reklamasi Teluk Jakarta, diantaranya adalah bahaya tanah reklamasi, peninggian air laut, sampai musnahnya tempat hidup hewan dan tumbuhan," jelasnya. 


Karena itu, ia menuding bahwa Luhut Panjaitan 'bermain mata' dan memiliki keterkaitan untuk memuluskan proyek mega triliun tersebut. 


Ada apa sebenarnya dengan sikap ngotot Menteri Luhut Panjaitan agar proyek yang diduga telah banyak bernuansa suap tersebut tetap digulirkan? Kita meminta agar KPK memanggil dan memeriksa Luhut, karena kental dugaan ia menerima suap," pungkasnya.


Reporter: Wanto
Editor: Arif Prasetyo

Share this article