Politisi Golkar Minta KPK Segera Tetapkan Novanto Tersangka e-KTP

 

acara diskusi bertajuk 'Darurat Korupsi: Dukung KPK, Lawan Hak Angket' di Jakarta (GATRAnews/Didi Kurniawan/AK9)

Jakarta, GATRAnews - Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera menetapkan ketua umum partainya, Setya Novanto, sebagai tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

 

Doli mengatakan, penetapan Novanto sebagai tersangka bisa memperjelas soal keterlibatan Ketua DPR itu. Dengan begitu, tidak terjadi persepsi liar di publik yang justru akan merusak citra Partai Golkar.

 

"Kalau KPK memang betul-betul independen, tolong lah kalau sudah dapat bukti yang cukup segera saja tetapkan sebagai tersangka," kata Doli di sela-sela acara diskusi bertajuk 'Darurat Korupsi: Dukung KPK, Lawan Hak Angket' di Jakarta, Jumat (14/7).

 

Menurut Doli, jika Setya Novanto sudah tersangka, maka Partai Golkar memiliki argumen yang kuat untuk melengserkan Novanto dari posisi ketua umum. Posisi yang ditinggal Novanto pun bisa digantikan dengan kader yang lebih bersih sehingga citra Golkar terselamatkan.

 

"Saya sejak awal sudah minta, khusus Pak Setya Novanto, saat disebut namanya dalam sidang, dimulai lah pencitraan negatif Partai Golkar. Sudah sepantasnya Novanto diganti tanpa menunggu tersangka," ucap Doli.

 

Sebaliknya, jika memang KPK tidak memiliki bukti yang cukup, ia meminta lembaga antirasuah tersebut untuk berhenti mengusut Novanto. KPK juga harus menyatakan bahwa Novanto tidak terlibat.

 

"Tapi kalau KPK belum punya bukti,kenapa kemarin namanya disebutkan (di persidangan, red)? Harusnya kalau tidak ada indikasi, tidak ada alat bukti, jangan dikasih tau ke publik," tuturnya.

 

Pada Jumat (14/7) siang kemarin, Novanto  kembali menjalani pemeriksaan selama lebih kurang 6 jam, di Gedung KPK sebagai saksi untuk kasus E-KTP.

 

Novanto, yang didampingi Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, menolak memberikan keterangan kepada awak media.

 

Jaksa KPK meyakini adanya peran Setya Novanto dalam korupsi proyek e-KTP. Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 trilyun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto.

 

Hal itu dijelaskan jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan terhadap dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/6).

 

"Telah terjadi kerja sama yang erat dan sadar yang dilakukan para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraini, Drajat Wisnu, Isnu Edhi dan Andi Agustinus alias Andi Narogong," ujar jaksa KPK Mufti Nur Irawan saat membacakan surat tuntutan.

 

 

 

Reporter: Didi Kurniawan

Share this article