Juru bicara KPK Febri Diansyah (GATRAnews/Adi Wijaya/AK9) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil ulang advokat Farhat Abbas karena mangkir dari pemeriksaan
Ketua KPK Agus Rahardjo (GATRAnews/Adi Wijaya/AK9) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat berupaya meminta keterangan dari Direktur Biomorf Lone LLC, Johannes
Pengunjung memadati arena pameran Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2017 (Antara/Zarqoni Maksum/yus4) Tangerang, GATRAnews - Gelaran pameran mobil Gaikindo Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02) Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu hasil koordinasi dengan Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat
Penyidik KPK Novel Baswedan (ANTARA/Monalisa/HR02) Jakarta, GATRAnews - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjalani operasi atau bedah besar di bagian mata kirinya di
Kesepakatan Bersama Angkasa Pura I dan Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta dalam Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara’, di Yogyakarta, Senin (14/8). (Gatra/Arif Koes/AK9)
Andi Narogong (GATRAnews/Adi Wijaya/yus4) Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta akan menggelar sidang perdana kasus korupsi e-KTP pada Kementerian Dalam Negeri

Senin Lusa Jaksa KPK Dakwa Andi Narogong

Andi Narogong (GATRAnews/Adi Wijaya/yus4)

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta akan menggelar sidang perdana kasus korupsi e-KTP pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membelit pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Senin (14/8).



"Sidang untuk terdakwa Andi Agustinus direncanakan akan dilakukan pada 14 Agustus. Jadi, di tanggal 14 Agustus mulai dilakukan sidang perdana untuk pembacaan dakwaan," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK, Sabtu (12/8).

Dalam surat dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap dua terdakwa sebelumnya, yakni Irman dan Sugiharto, Andi merupakan pihak yang bersama-sama melakukan korupsi e-KTP.

Menurut jaksa, Andi termasuk yang melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga merugikan keuangan negara Rp 2,3 trilyun dari proyek senilai Rp 5,9 trilyun.

Andi diduga mempunyai peran penting dalam kasus e-KTP mulai dari penganggaran hingga pengadaannya. Saat proses penganggaran, dia menggelar pertemuan dengan Irman dan Sugiharto, dan sejumlah politikus di DPR serta pejabat Kemdagri untuk membas anggaran proyek ini.

Sementara dalam proses pengadaan, Andi Narogong merupakan kordinator Tim Fatmawati sempat mengatur strategi agar konsorsium bentukannya memenangkan lelang proyek e-KTP, di antaranya dengan membentuk 3 konsorsium.

"Nanti bisa kita cermati bersama-sama awal proses persidangan ini agar penuntasan kasus KTP elektronik bisa segera dilakukan," kata Febri. 

KPK menyangka Andi melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan

Share this article